Entikong - Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM RI Ibnu Chuldun, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan dengan mengunjungi dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Entikong dan PLBN Jagoi Babang pada hari Rabu (3/7). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kondisi keamanan, mengevaluasi pelayanan keimigrasian, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan.
Dalam kunjungannya, Staf Ahli dan Kakanwil juga didampingi Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar Azriyal Zam dan Kepala Kantor Imigrasi Entikong Henry Simatupang. Rombongan melakukan inspeksi ke pos-pos perbatasan untuk melihat secara langsung situasi dan tantangan yang dihadapi oleh petugas di lapangan.
"Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk yang berada di wilayah perbatasan, mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Kami juga ingin memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan terjamin," ujar Ibnu Chuldun.
Selama kunjungan, Ibnu Chuldun menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Tak lupa juga menyampaikan apresiasi kepada petugas yang bekerja keras di lapangan meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Selain itu, dalam dialog dengan warga, beberapa isu penting yang dibahas antara lain adalah masalah perdagangan manusia, penyelundupan barang ilegal, serta akses terhadap dokumen keimigrasian. Ibnu berjanji akan menindaklanjuti setiap keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga, serta berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dengan adanya perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah, diharapkan kehidupan warga di perbatasan dapat menjadi lebih baik dan sejahtera.
