Pontianak – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar Hernowo Sugiastanto dalam amanat apel pagi yang dilaksanakan di Halaman Kanwil Kemenkumham Kalbar, Senin (07/10), menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalbar akan melaksanakan kegiatan terkait kedatangan Ibu Menteri Hukum dan HAM RI Idayanti Pandan Supratman yang akan melaksanakan Bakti Sosial di LPKA dan LPP Pontianak.

Kadiv Pas juga mengingatkan kembali tentang bahaya judi online. Berdasarkan perintah dan arahan Kepala Kantor Wilayah Muhammad Tito Andrianto yang menyampaikan akan menindak tegas bagi seluruh pegawai Kemenkumham Kalbar yang kedapatan bermain judi online.

Yang terakhir, Hernomo juga mengingatkan mengenai kerapihan pegawai Kanwil Kemenkumham Kalbar, pegawai Kanwil Kemenkumham Kalbar adalah barometer bagi 27 Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar, karena hal ini pegawai Kanwil Kemenkumham Kalbar dituntut untuk menjaga kerapihan dalam berpakaian dinas.

Kepala Divisi Administrasi Hajrianor menambahkan memasuki Triwulan IV, Kanwil Kemenkumham Kalbar harus melaksanakan program dan kegiatan yang tersisa dengan target 100%, karena akan dilakukan evaluasi oleh Unit Eselon I Pusat.

Menutup apel pagi, Kakanwil Muhammad Tito Andrianto melaksanakan inspeksi mendadak terkait kerapihan para pegawai Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam berpaikaian.

Apel pagi diikuti oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama bersama dengan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kanwil Kemenkumham Kalbar

Jakarta - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar Eva Gantini didampingi Kepala Subidang PPP Hukum dan HAM Sondang Berliana dan Analis Hukum Pertama Jeffita Luquita melakukan kunjungan kerja ke beberapa Eselon I Kemenkumham di Jakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait persiapan kegiatan strategis di Kalbar serta peningkatan sinergi dengan unit-unit pusat. Tim tersebut mengunjungi BSK Kemenkumham dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), yang masing-masing fokus pada berbagai aspek hukum.

Di BSK Kemenkumham, tim diterima oleh Nofli. Pada kesempatan tersebut, dilakukan koordinasi terkait persiapan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang akan diselenggarakan di Kalbar pada 29 Oktober 2024. Selain itu, dibahas juga tema yang akan diangkat dalam acara tersebut. Eva Gantini menyampaikan harapan agar BSK dapat turut serta dalam pembukaan acara tersebut, menandakan adanya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan hukum strategis.

Selanjutnya, tim Kanwil Kalbar mengunjungi Direktorat Pidana pada Ditjen AHU, di mana mereka diterima oleh Direktur Pidana Haris Sukamto. Dalam pertemuan ini, Haris menyampaikan rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) ke Kanwil Kalbar terkait jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di provinsi Kalbar. Haris juga menekankan pentingnya pelatihan bagi PPNS dalam memahami hukum pidana, mengingat banyaknya permintaan tenaga ahli hukum pidana dalam persidangan. Sinergi dengan instansi terkait di daerah, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP, juga diharapkan untuk memperkuat koordinasi PPNS.

Selain itu, tim juga melakukan konsultasi dengan Direktorat Perdata pada Ditjen AHU, khususnya pada bagian Jaminan Fidusia. Endah, Koordinator Jaminan Fidusia dan Hukum Perdata Umum, menjelaskan pentingnya digitalisasi data fidusia melalui sistem AHU Online. Ia juga memberikan laporan mengenai jumlah fidusia yang telah dimigrasi di Kalbar, yaitu sebanyak 25.161 data. Endah menekankan pentingnya pemusnahan data fidusia yang sudah didigitalisasi dan mengingatkan agar prosedur ini dilakukan sesuai aturan, termasuk koordinasi dengan Biro Umum.

Dalam keseluruhan koordinasi tersebut, disampaikan berbagai masukan dan saran untuk meningkatkan efektivitas pelayanan hukum di Kalimantan Barat. Diharapkan hasil dari koordinasi ini akan membawa dampak positif dalam penyelenggaraan kegiatan hukum di Kalbar, serta memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang hukum dan administrasi negara.

Entikong – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat, Arief Munandar, menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan pada Jumat (04/10).

Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini berlangsung di Wisma Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson.

Mengusung tema "Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengawasan di PLBN," rapat ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan harapan agar rapat ini menghasilkan kesepakatan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PLBN agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi sorotan utama guna memastikan keamanan dan kelancaran arus barang dan orang yang melintasi perbatasan. Harisson menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan ekonomi daerah juga menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan sinergi antarinstansi terkait dalam pengawasan dan pelayanan.

"Kami berharap rapat ini dapat menjadi momentum untuk membangun kesamaan pandangan di antara semua pihak dalam membangun wilayah perbatasan, serta mendorong percepatan pembangunan yang komprehensif, terpadu, dan terintegrasi," ujar Harisson.

Sementara itu Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalbar, Arief Munandar, juga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya rapat ini, seraya menekankan pentingnya koordinasi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan di PLBN Entikong.

“Kita juga perlu mengedepankan aspek prosperity (kemakmuran) dan environment, serta bagaimana mendorong agar di perbatasan Kalbar ada aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentunya tanpa mengabaikan aspek security, sesuai dengan instruksi presiden,” terang Arief.

Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai instansi penting, seperti PJ Bupati Sanggau, Kepala Kantor Bea Cukai Kalimantan Barat, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, serta pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD di Kalimantan Barat.

Dokumentasi :

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kumham) Kalimantan Barat mengunjungi Kawasan Tenun Khatulistiwa (Kawistha) di Batu Layang, Pontianak, Kamis (3/10/2024). Kunjungan ini dilakukan oleh Tim Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) yang dipimpin oleh Kasubbid Pelayanan KI Andy Hermawan Prasetio dan didampingi oleh staf JFU Subbid Pelayanan KI Ricky Pramadi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong program One Village One Brand (OVOB), khususnya terkait produk unggulan "Songket Makcik" yang diproduksi di Kawistha.

Kawasan Tenun Khatulistiwa dikenal sebagai kawasan wisata budaya yang menawarkan berbagai kerajinan tangan lokal, seperti kain tenun, pakaian, tas, rajutan, hingga aneka kuliner dan kerajinan berbahan batok kelapa. Selain itu, pengunjung juga dapat menemukan kerajinan manik-manik, kaligrafi, dan produk daur ulang berbahan plastik. Melalui kunjungan ini, Kanwil Kumham Kalbar ingin memperkuat upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual produk-produk tersebut.

Selama kunjungan, tim menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Kurniati, selaku pemrakarsa Kawistha yang merupakan penggiat tenun songket. Mereka berdiskusi tentang pentingnya perlindungan terhadap hasil karya lokal melalui pendaftaran kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal. Hal ini sesuai dengan program OVOB yang menargetkan perlindungan merek produk khas dari setiap desa atau wilayah yang memiliki keseragaman produk unggulan.

Kanwil Kumham Kalbar melalui Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat Kawistha dalam pendaftaran kekayaan intelektual. Sinergi antara pemerintah daerah dan DJKI diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum atas produk lokal, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat.

Kegiatan ini juga menandai langkah awal koordinasi dengan Pemerintah Kota Pontianak terkait rekomendasi pendaftaran KI bagi hasil karya di Kawistha. Ke depan, Kanwil Kumham Kalbar akan terus mendorong inisiatif pendaftaran merek lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak cipta dan memperluas pasar produk tradisional Kalimantan Barat.

Pontianak - Rabu (02/10) Kanwil Kemenkumham Kalbar melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi calon pengantin (CATIN) di Masjid Al-Kautsar, Jl. Danau Sentarum Gg. Mufakat, dan dihadiri oleh 12 pasangan calon pengantin.

Penyuluhan ini dibuka oleh narasumber, Badaruddin, yang memperkenalkan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sesi tersebut, Badaruddin menjelaskan beberapa hal penting terkait hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Narasumber menyampaikan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, narasumber juga membahas hukum harta perkawinan, dengan penjelasan mengenai perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Badaruddin juga menekankan pentingnya perjanjian pranikah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal perceraian dan meminimalisir konflik.

Di akhir penyuluhan, seluruh calon pengantin diingatkan mengenai pentingnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dalam membina rumah tangga. Narasumber juga menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk konsultasi hukum.

Penyuluhan hukum ini akan terus dilakukan setiap hari Rabu di Kantor Urusan Agama Pontianak Kota, sebagai bagian dari program rutin yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.