Pontianak – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Kalbar Hajrianor, menghadiri kegiatan perkenalan dan silahturahmi pimpinan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Stakeholder Se-Provinsi Kalbar, Senin (02/09) bertempat di Balroom Hotel Mercure Pontianak.
Pertemuan ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dr. Harrison, Forkopimda, Instansi Vertikal, Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Kepala DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, termasuk perwakilan instansi pemerintah dan lembaga lainnya di wilayah Kalimantan Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPK dan para stakeholder dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah Kalimantan Barat.
Anggota VI BPK dan Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang dalam sambutannya menyampaikan, pentingnya kolaborasi ini dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan yang berkualitas.
"Dalam rencana strategis BPK untuk periode 2020-2024, kami berfokus pada mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui pemeriksaan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata," ujar Pius.
BPK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara, imbunya.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harrison menyambut baik peningkatan sinergi ini yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Stakeholder Se-Provinsi Kalbar ini.
"Momentum ini memperkuat upaya kita untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Winner Franky Halomoan Manalu sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar yang baru. Semoga sinergi ini dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," kata Harisson.
Winner Franky Halomoan Manalu, yang baru dilantik sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, mengungkapkan kesiapan untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan Pemprov Kalbar. Pihaknya siap berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sementara itu Kepala Divsisi Administrasi Hajrianor yang hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, mengapresiasi langkah BPK dalam mempererat hubungan dengan stakeholder, karena kerja sama yang baik akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan dan efisien.
Dokumentasi :
