Jakarta – Senin (20/5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Eva Gantini menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Dirjen HAM yang digelar Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di Hotel Borobudur Jakarta, dengan agenda memperkuat komitmen terhadap supremasi hukum yang berkeadilan serta berbasis pada Hak Asasi Manusia (HAM). Acara ini dibuka dengan resmi oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, yang menekankan pentingnya kebijakan HAM sebagai pedoman nasional.
Acara dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan upacara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham. Kemudian, para peserta disuguhkan tarian nusantara dan doa bersama. Sebuah video yang menampilkan capaian kinerja P5HAM turut diputar, menambah semarak pembukaan kegiatan ini.
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dalam laporannya menegaskan bahwa tujuan utama dari Raker ini adalah untuk memastikan keberhasilan program pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RPJMN 2025-2029. Fokus utama adalah monitoring dan evaluasi kinerja program pemajuan dan penegakan HAM, serta penyusunan strategi dan rencana aksi untuk tahun-tahun mendatang.
Salah satu momen penting dalam acara ini adalah pemberian penghargaan kepada beberapa Kantor Wilayah dan pelaku usaha di sektor pertambangan, perbankan, pariwisata, dan perkebunan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program P5HAM. Penghargaan juga diberikan kepada PT. TASPEN dan KOPETTA HAM.
Menteri Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya, mengumumkan peluncuran Indeks HAM Indonesia, yang akan menjadi alat ukur dalam pelaksanaan dan pemantauan permasalahan HAM di berbagai sektor. Selain itu, juga diluncurkan beberapa inisiatif penting seperti PRISMA 2.0, SIMAS HAM 2.0, dan Mars HAM.
Hari pertama Raker ditutup dengan diskusi panel yang menghadirkan berbagai pembicara, termasuk dari Kemenko Maritim dan Investasi serta LPSK, yang membahas berbagai topik terkait bisnis dan HAM serta mekanisme pemulihan korban dugaan pelanggaran HAM. Kegiatan ini diakhiri dengan pemaparan program strategis Ditjen HAM untuk percepatan kinerja tahun 2024.
Raker ini akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda diskusi kelembagaan HAM dan penyusunan rencana aksi serta program prioritas untuk tahun 2025 dan 2026.
Dokumentasi :
