Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Hajrianor didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Riswandi serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Hendri Budi Iskanto, menghadiri Via Zoom pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Jumat (15/11).
Kegiatan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar pelantikan, yang menegaskan peran strategis yang akan diemban oleh para pejabat baru di berbagai bidang Kemenkumham sebagai bagian dari upaya penyegaran struktur kepemimpinan lembaga.
Usai pembacaan Keputusan Presiden, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memimpin pengambilan sumpah jabatan. Para pejabat yang dilantik dengan khidmat mengucapkan sumpah untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, sebagai tanda komitmen mereka dalam memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri Supratman Andi Agtas menyampaikan harapan agar para pejabat yang baru dilantik senantiasa bekerja maksimal dengan integritas, profesionalitas, dan berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum dan keadilan di Indonesia. Ia juga berpesan, “Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara.”
Lebih lanjut, Supratman menegaskan lima poin utama bagi para pemimpin di lingkungan Kemenkumham, yakni: menjaga integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antarkementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat dalam bekerja.
Sesuai dengan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024, sejumlah pejabat yang dilantik ke posisi pimpinan tinggi madya di antaranya adalah Irjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Ir. Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Di jajaran Inspektorat Jenderal, Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham, sedangkan Min Usihen menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selain itu, ada sejumlah nama baru yang menempati posisi pimpinan tinggi madya, antara lain Dr. Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indrady sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Untuk posisi Staf Ahli, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Dr. Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.
Di samping itu, sejumlah jabatan fungsional ahli utama juga dilantik dalam acara ini, termasuk: Analis Keimigrasian Ahli Utama: Dr. Lucky Agung Binarto, S.H., CN., M.H., Pemeriksa Merek Ahli Utama: Anggoro Dasananto, S.H., M.H., Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama: Saffar Muhammad Godam, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama: Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si., Penyuluh Hukum Ahli Utama: Marciana Dominika Jone, S.H
Dengan pelantikan ini, Kemenkumham semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, memastikan keberlanjutan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. (Humas: Yulizar)
Dokumentasi:
