Pontianak - Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, Arief Munandar, hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Potensi dan Tantangan di Wilayah Perbatasan untuk Pembangunan Kalimantan Barat yang Inklusif." Forum ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kalimantan Barat dengan mengundang sejumlah narasumber, di antaranya Dr. Preatin, SST, M.Si, Statistisi Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat; Kepala Bidang dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mulyadi, S.Stp.; serta Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, Peneliti Utama Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai instansi vertikal dan kepala dinas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kamis (14/11).
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sefpri Kurniadi, S.STP., menyoroti wilayah perbatasan Indonesia sebagai pusat aktivitas ekonomi lintas batas yang mencakup sektor jasa kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Namun, keterbatasan infrastruktur dan regulasi dalam negeri membuat masyarakat sering memanfaatkan layanan dari negara tetangga yang dianggap lebih mudah diakses. Selain itu, banyaknya kawasan hutan lindung dan jalur tikus di wilayah perbatasan meningkatkan risiko keamanan nasional, termasuk ancaman kejahatan transnasional.
Dr. Preatin dari BPS Kalimantan Barat memaparkan hasil survei mengenai ekonomi perbatasan, termasuk data ekspor, impor, dan PDB. Berdasarkan data BPS, terdapat kebocoran devisa di sektor jasa kesehatan akibat masyarakat yang mencari layanan ke negara tetangga. Forum ini menjadi ajang diskusi untuk mencari solusi tindak lanjut dari isu tersebut.
Mulyadi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya benefit impact bagi masyarakat perbatasan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tersebut. Bappeda juga telah mengusulkan kepada Bappenas pembangunan asrama di perbatasan untuk mendukung pendidikan anak-anak yang tinggal di sana. Menurutnya, upaya ini merupakan salah satu langkah perbaikan kinerja di sektor ekonomi.
Prof. Dr. R. Siti Zuhro dari BRIN, melalui zoom meeting, menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan semangat tinggi dan strategi yang tepat. Ia menyarankan agar Kalimantan Barat dijadikan role model dalam pengembangan kawasan perbatasan dengan berbagai program konkret, seperti pemerataan distribusi pangan bergizi dan pembangunan desa inovatif.
Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Barat, Arief Munandar, menyampaikan pentingnya pengelolaan perlintasan orang di wilayah perbatasan. Arief menyoroti perbedaan signifikan dalam perlintasan dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan yang perlu dikelola agar membawa dampak positif bagi masyarakat lokal, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Arief mencontohkan bahwa masyarakat di Jagoi Babang kerap menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka melintasi batas negara.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih terintegrasi dalam pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat. (Humas: Yulizar)
Dokumentasi:
