Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat hadir Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan Ekonomi Wilayah guna terjaganya stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Kalimantan Barat. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Praja I, Kantor Gubernur Kalbar ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi, termasuk Staf Ahli Menko Polhukam yang melakukan kunjungan kerja. Kamis, (15/8)
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes dan menjelaskan bahwa pertemuan ini dilatarbelakangi oleh surat dari Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam RI terkait pemetaan permasalahan ekonomi di wilayah Kalimantan Barat. “Kalimantan Barat, dengan luas wilayah mencapai 147.307 km² yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota, merupakan daerah yang memiliki tantangan tersendiri baik dari segi geografis maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Harisson.
Dalam paparannya, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional, Marsekal Muda TNI Oka Prawira, M.Si., menyampaikan pentingnya pemetaan masalah ekonomi sebagai upaya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan. “Menkopolhukam memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan,” jelasnya. Oka Prawira juga menekankan pada arah kebijakan pembangunan nasional jangka panjang 2025-2045 yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat.
Selain itu, rapat juga membahas beberapa isu ekonomi penting, termasuk hilirisasi sektor industri, bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, serta data pengangguran dan daya saing SDM Indonesia di Asia. “Indonesia memiliki angka pengangguran tertinggi di ASEAN, dan daya saing SDM kita berada di posisi kedua terendah di Asia. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik,” tambah Marsekal Muda TNI Oka Prawira.
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Hajrinor yang mewakili Kepala Kantor Wilayah didampingi Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Azriyal Zam dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Andy Hermawan Prasetio turut menyampaikan laporan terkait capaian kekayaan intelektual di Kalimantan Barat. Pada tahun 2023, terdapat 1.114 capaian kekayaan intelektual, yang meningkat menjadi 1.117 pada tahun 2024. “Kami juga telah menerbitkan surat inventaris pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, termasuk Tenun Ikat Motif Ruit Sintang dan Merek Kolektif ‘One Village One Brand’ yaitu Rumah Belajar Kain Pantang Sintang serta Tenun Artistik Keninjal Melawi,” ungkap Hajrinor.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalbar terus melakukan upaya maksimal dalam mendampingi pendaftaran kekayaan intelektual, dengan fokus pada potensi lokal untuk meraih kejayaan global. “Kami mendorong masyarakat di kawasan Pos Lintas Batas Negara Kalimantan Barat untuk terlibat aktif dalam proses ini, sebagai upaya meningkatkan ekonomi daerah dan stabilitas wilayah,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Semoga Kunjungan Kerja ini dapat memberikan solusi dan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan Kalbar terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang lebih baik dan optimal. (Foto/Narasi:Yulizar)
Dokumentasi:
