BIMBINGAN TEKNIS PENYULUHAN HUKUM TINGKAT LANJUTAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

BIMBINGAN TEKNIS PENYULUHAN HUKUM TINGKAT LANJUTAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

Pontianak_salah satu bentuk penyebarluasan Informasi dan Pemahaman terhadap Norma Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui Penyuluhan Hukum. Keutamaan dalam memberikan Informasi terhadap masyarakat berguna untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran Hukum bagi masyarakat sehingga tercipta Budaya Tertib dan Taat terhadap Norma Hukum demi tegaknya Supremasi Hukum.

Untuk itu Kantor Wilayah

UPACARA PEMBERIAN REMISI HARI RAYA WAISAK 2557 TAHUN 2013 KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIPUSATKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK

UPACARA PEMBERIAN REMISI HARI RAYA WAISAK 2557 TAHUN 2013 KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  DIPUSATKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK

Kubu Raya_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat memberikan Remisi Khusus Hari Raya Waisak kepada 59 Pidana dan Anak Narapidana pada peringatan Hari Raya Waisak 2013 yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, dengan rincian, RK I 59 orang dan RK II nihil.

Dalam sambutannya Kakanwil

SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KINERJA PEGAWAI

SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KINERJA PEGAWAI

Pontianak_kedisiplinan pegawai dalam kehadiran dan ketuntasan melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya dapat berpengaruh dalam menerima tunjangan kinerja. Dalam pemberian Tunjangan Kinerja yang telah diatur dalam ketetapan Menteri/Pimpinan dari Kementerian/ Lembaga. Disisi lain, Tunjangan Kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan reformasi birokrasi yang didasrkan pada Capaian Kinerja Pegawai, dan harus sejalan dengan

SOSIALISASI PENERTIBAN DAN PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

SOSIALISASI PENERTIBAN DAN PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

Pontianak_menghadapi tantangan globalisasi serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, penyelenggaran tata kelola Barang Milik Negara (BMN) juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mengemban tugas kenegaraan. Untuk menjamin ketersediaan data BMN yang autentik, terpercaya serta mendinamiskan SIMAK BMN, tentunya diperlukan penyelenggaraan penatausahaan BMN yang sesuai dengan prinsip, kaidah

SOSIALISASI PENYERAPAN / PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

SOSIALISASI PENYERAPAN / PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

Pontianak_Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat berperan dalam mendorong pemberian pelayanan publik yang berkualitas, namu disisi lain bilaman dalam penyerapan APBN masih dibawah 20%, tentunya dapat menghambat suatu Kementerian/ Lembaga dalam meningkatkan Pelayan terhadap masyarakat. Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan dana yang berasal dari PNBP, seharusnya Kementerian/

Mobile Menu

Search Mobile