Bimbingan Teknis Kegiatan Registrasi Dan Statistik Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Barat

Bimbingan Teknis Kegiatan Registrasi Dan Statistik Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Barat

Pontianak_untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas berlandaskan semangat pengabdian dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme dan tertib administrasi di bidang Regristrasi dan Statistik serta mewujudkan kesamaan pola pikir atau persepsi dan budaya kerja dalam rangka pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bimtek ini diharapkan dapat dijadikan penuntun bagi pelaksanaan

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Terkait Dengan Gangguan Keamanan Di Lapas Kelas IIA Sintang

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Terkait Dengan Gangguan Keamanan Di Lapas Kelas IIA Sintang

Sintang_Kamis (26/09), Kakanwil Budi Santoso Rachman melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang, kunjungan kakanwil tersebut berkaitan dengan adanya gangguan keamanan yang disebabkan oleh adanya provokasi dari WBP pindahan dari Lapas Singkawang yang menolak dilakukannya Tes urine.

Seperti yang diungkapkan oleh Kakanwil saat diwawancarai oleh media online, bahwa kejadian

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kalbar

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kalbar

Pontianak_Kesuksesan suatu organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh ketersediaan Sumber daya Manusia yang kompeten, handal dan berkualitas, pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan dalam sebuah organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) kerja yang jelas sebagai acuan dalam bekerja. Sehingga organisasi pemerintahan dapat menghasilkan produk yang

Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Tahun 2013

Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Tahun 2013
Pontianak_Lahirnya e-government procurement di Indonesia dimulai dengan keluarnya Keppres nomor 80 tahun 2003 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit keppres tersebut mengijinkan proses pengadaan melalui e-procurement. Dikementerian Hukum dan HAM sendiri melalui Permenkumham Nomor M.HH-45.Pl.02.02 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 Tahun 2012 Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 Tahun 2012 Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar
Pontianak_sebanyak 23 Pegawai pada Divisi Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan se Kalbar mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 Tahun 2012, yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2013 bertempat di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar. Kegiatan yang diselenggarakan ini dilaksanakan selama

Mobile Menu

Search Mobile