Profil PPID

Kanwil Kalbar 31 Oktober 2022 Dilihat: 1644

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 Tata cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia.

Moto

Kami Siap Melayani Dengan Ikhlas.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM RI

1. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
Pengajuan konsekuensi
Pengklasifikasian informasi dan/atau pegubahannya;
Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualinnya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi PPID:
Pembinaan dan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor	Tentang	Unduh
Undang-Undang No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	Unduh
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik	Unduh
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010	Standar Layanan Informasi Publik	Unduh
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2011	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan	Unduh
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Unduh
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017	Pengklasifikasian Informasi Publik	Unduh
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 TahunTahun 2010	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	Unduh
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011	Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Unduh
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011	Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	Unduh
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Unduh
Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022	Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi	Unduh