Pontianak_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar melalui bagian pelayanan Hukum menggelar kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum dalam rangka Penyuluhan Hukum Terpadu. Ceramah Hukum ini dilaksanakan dengan mengundang sebanyak 30 orang dari kelompok Kadarkum Pal 9 Kabupaten Kubu Raya.
Acara penyuluhan diselenggarakan pada hari senin tanggal 1 Juli 2013 bertempat di
Pontianak_bagi pejabat struktural, salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana kemampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, penguasaan bidang tugas, serta kepekaan mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan tepat, serta kemampuan mengambil langkah antisipatif terkait dengan tugas dan tanggung jawab sehingga terciptanya suatu Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan dalam
Pontianak_Di era globalisasi seperti saat ini dimana organisasi dituntut untuk terus melakukan kegiatan yang kreatif dan inovatif secara optimal guna mencapai tujuan, sehingga organisasi tetap bisa unggul. Namun seiring berjalannya reformasi justru ada segelintir orang yang mempermasalahkan keberadaan Balai Pemasyarakatan (Bapas), namun beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh segelintir orang tersebut
Pontianak_Pengendalian Intern merupakan salah satu kunci organisasi dalam mencapai tujuannya. Sistem pengendalian intern merupakan kunci bagaimana organisasi menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk oleh stafnya sendiri. Demikian pula di pemerintahan. Sistem pengendalian diri sangat penting karena tujuan negara ini dicapai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu
Pontianak_dengan dikeluarkannya aplikasi E-monev PMK 249 yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah proses pengumpulan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dipergunakan untuk melaporkan perkembangan kinerja dalam suatu kegiatan yang dibiayai oleh APBN secara konsisten mampu menghasilkan laporan yang komprehensif serta dapat dipertanggung jawabkan.
Melalui implementasi aplikasi e-monev PMK
