Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Rapat Koordinasi dan Pelantikan MPWN, Harapan Implementasi Hasil untuk Peningkatan Profesionalisme Notaris di Indonesia

WhatsApp Image 2024 09 18 at 22.33.15

Bali - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris serta Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode 2024-2027 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode 2022-2025. Kegiatan ini berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel. Hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Dr. Muhammad Tito Andrianto, SH., MH., Dra. Eva Gantini, SH., M.Si, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta sejumlah unsur notaris dan akademisi Kalimantan Barat. Rabu (18/09)

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris. Acara ini dibagi menjadi enam Pokja yang melibatkan seluruh peserta dari Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris se-Indonesia. Setiap Pokja membahas isu-isu strategis, dengan Pokja I berfokus pada Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Pengawasan terhadap Notaris, Pokja II membahas Optimalisasi kinerja Majelis Pengawas Notaris melalui peningkatan sarana dan prasarana, Pokja III menangani Prosedur dan regulasi terkait honorarium dan operasional MPWN dan MKNW, Pokja IV membahas Pembinaan Notaris, Pokja V berfokus pada Pengawasan administratif pelaksanaan jabatan notaris, dan Pokja VI membahas Sosialisasi Aplikasi SIMPALNOT untuk mendukung kinerja notaris.

Hasil dari rapat koordinasi ini mencakup beberapa poin penting, antara lain: perubahan UUJN terkait kewajiban notaris dan pelaporan bulanan, perubahan Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016 terkait mekanisme pelaporan daftar wasiat, peningkatan kompetensi notaris, termasuk penerapan tes CAT untuk perpindahan notaris, penguatan sistem pengamanan akun notaris melalui teknologi pengenalan wajah, penyusunan Perpres untuk mengatur secara rinci honorarium notaris, serta pengembangan aplikasi SIMPALNOT untuk integrasi data notaris yang lebih baik.

Selanjutnya, Rapat Koordinasi ini dilanjutkan dengan arahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar. Dalam sambutannya, Cahyo menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh notaris, akademisi, dan pihak-pihak yang terlibat, terutama Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri yang telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan soal uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. "Langkah ini merupakan bukti nyata keseriusan dan komitmen semua pihak untuk menghadirkan perubahan signifikan dalam dunia kenotariatan. Harapan kita adalah lahirnya notaris-notaris yang profesional, berintegritas, dan memiliki kredibilitas tinggi, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini," ujar Cahyo.

Dari hasil diskusi, pentingnya menindaklanjuti rekomendasi dari enam Kelompok Kerja menjadi sorotan utama. Direktur Perdata telah diarahkan untuk segera mengambil keputusan yang diperlukan guna merealisasikan langkah-langkah yang telah diusulkan. Setiap wilayah akan mengirimkan perwakilan dua orang dari unsur notaris, akademisi, dan pejabat terkait untuk merinci langkah-langkah implementasi, termasuk jadwal pelaksanaan dan kebutuhan lainnya. "Apresiasi dan dedikasi tinggi patut diberikan kepada seluruh peserta yang terus menunjukkan semangat dalam menjalankan tugasnya, sebagai wujud kecintaan pada bangsa dan negara serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih menarik bagi bisnis dan investasi," lanjut Cahyo.

Cahyo juga menutup kegiatan tersebut dengan harapan besar agar seluruh hasil dan rekomendasi yang telah disepakati dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme notaris di seluruh Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan MPWN, MKNW, dan MPDN dalam mengawal pelaksanaan tugas kenotariatan serta akan menjaga integritas dan profesionalisme notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjalankan tindak lanjut dari hasil rekomendasi rapat koordinasi ini. (Foto/Narasi:Yulizar)

Dokumentasi:

WhatsApp Image 2024 09 19 at 07.43.41WhatsApp Image 2024 09 19 at 07.53.23WhatsApp Image 2024 09 18 at 22.30.40

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. K.S. Tubun No. 26, Kel. Akcaya, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121
PikPng.com phone icon png 604605   Pengaduan Langsung ke Kakanwil Kemenkumham Kalbar +6281291822573
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humascrew.p2l@gmail.com
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilkalbar@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Copyright ©Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI


      Youtube kemenkumham

  Jl. K.S. Tubun No. 26, Pontianak, Kel. Akcaya
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121
  081291822573
  kanwilkalbar@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   humascrew.p2l@gmail.com