Pontianak, 10 Desember 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah mencatatkan berbagai pencapaian gemilang sepanjang tahun 2024. Melalui Refleksi Akhir Tahun yang digelar di Hotel Golden Tulip, Kamis )12/12), Kepala Kantor Wilayah Muhammad Tito Andrianto didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama memaparkan hasil kerja dari 1.707 Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 19 UPT Pemasyarakatan dan 8 UPT Keimigrasian. Kinerja luar biasa ini tercermin dari pencapaian target di bidang administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum.
Prestasi mencolok dicapai melalui keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Ketapang, serta predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kanim Kelas I TPI Singkawang. Selain itu, Rutan Kelas IIA Pontianak menjadi salah satu kontestan WBK, menandai langkah progresif Kanwil menuju reformasi birokrasi yang lebih baik.
Dalam bidang administrasi, Divisi Administrasi mencatatkan Indeks Kepuasan Layanan Internal sebesar 3,8, melampaui target awal sebesar 3,1. Divisi Keimigrasian mencatatkan penegakan hukum Pro Yustitia dengan pencapaian 100% dari target 90%. Sementara itu, Divisi Pemasyarakatan mencatat Indeks Penegakan Hukum sebesar 3,77 dari target 3,6, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berhasil mencapai 13 sasaran dengan 21 indikator kinerja secara optimal.
Keberhasilan ini didukung oleh berbagai strategi inovatif, seperti penerapan survei manajemen administrasi pada aplikasi 3AS, penguatan Bintorwasdal untuk meningkatkan kinerja pemasyarakatan, serta pelayanan prima dalam bidang keimigrasian. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menonjol dengan pendekatan berbasis teknologi informasi, kepemimpinan yang melayani, dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas layanan publik yang optimal.
Pada tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Kalbar berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 263,41 miliar atau 84,32% dari total pagu Rp 312,38 miliar. Selain itu, sebanyak 8.567 remisi, 1.324 pembebasan bersyarat, 848 cuti bersyarat, dan 53 cuti menjelang bebas diberikan kepada warga binaan. Di sisi keimigrasian, 150.207 paspor berhasil diterbitkan, meningkat 5,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Inovasi seperti layanan Eazy Passport dan layanan ramah HAM juga terus dioptimalkan.
Tak hanya itu, bidang kekayaan intelektual mencatat 2.012 permohonan yang diproses, termasuk 991 hak cipta, 918 merek, dan 93 paten. Di bidang pelayanan hukum, 150 penyuluhan hukum telah dilaksanakan, dan Kanwil menangani 106 kasus litigasi serta 21 kasus non-litigasi. Kanwil juga berhasil mengharmonisasi 64 rancangan peraturan daerah dan 112 rancangan peraturan kepala daerah.
Prestasi lainnya termasuk peringkat ke-III dalam laporan keuangan 2023, juara umum penghargaan kinerja anggaran semester I 2024, serta berbagai penghargaan lain di bidang keimigrasian dan kekayaan intelektual. Selain itu, Kabupaten Sambas menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM, dan hasil survei BSK menunjukkan nilai IPK 3,84 dan IKM 3,8 dari skala 4, mencerminkan pelayanan yang sangat baik.
Ke depan, Kanwil Kemenkumham Kalbar berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan berbasis teknologi dan HAM, membangun sarana baru seperti kantor imigrasi dan lapas tambahan, serta mendorong sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. (ft/nar:Yulizar/Rzh)
