Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkumham Kalbar) mengikuti secara virtual acara serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM. Acara yang digelar secara nasional ini menjadi momen penting bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkumham Kalbar pada Selasa (20/08).
Mantan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, Prof. Yasonna H, Laoly menyebutkan secara khusus agar Kementerian Hukum dan HAM dibawah kepemimpinan yang baru dapat menjadi kelas dunia dan mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Bagi dia, seluruh catatan baik Kemenkumham berhasil didapatkan karena kekompakkan dan kerja sama.
“Tidak mungkin menteri bekerja sendiri. Kekompakkan dan kebersamaan kita telah mengukir catatan-catatan baik selama saya memimpin Kementerian ini. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungannya,” ungkap Yasonna.
Dalam masa jabatannya, Yasonna H. Laoly telah mencatatkan berbagai prestasi dan capaian penting. Di antaranya adalah pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, digitalisasi reformasi birokrasi, meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 kali berturut-turut, peluncuran Golden Visa, perseroan perseorangan hingga desain paspor baru.
Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara serah terima jabatan ini. “Kami jajaran di Kanwil Kemenkumham Kalbar sangat bangga atas kepemimpinan, prestasi dan legacy yang ditorehkan Bapak Prof. Yasonna H, Laoly, .H., M.H. selama ini. Acara ini merupakan momentum bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibawah kepemimpinan Menkumham yang baru,” ujar Tito.
Tito juga menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Hukum dan HAM yang baru Bapak Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. “Kami berharap dibawah kepemimpinan Menteri yang baru, Kementerian Hukum dan HAM dapat semakin maju dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM yang baru menyampaikan pesan Presiden untuk fokus kepada Harmonisasi Perundang-undangan kepada pembahasan Undang-Undang Koperasian untuk berkomunikasi dengan parlemen dan akan menyelesaikan urusan tentang pemberian Gedung sebagai Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
“Kepada seluruh jajaran, Saya berharap hal-hal yang telah dicapai oleh Prof Yasonna untuk dilanjutkan dan mungkin ada yang kurang mari kita perbaiki. Prinsip keberhasilan adalah kolaborasi, tanpa adanya kolaborasi maka tidak akan ada keberhasilan. Jangan sampai ada perpecahan karena ada pergantian. Namun hal ini adalah keberlanjutan dalam membantu Presiden Republik Indonesia,” tegas Menkumham.
Dirinya menyapaikan produk hukum Perseroan Peroragan merupakan bukti keberhasilan reformasi birokrasi dibidang Perundang-Undangan. “Hal-hal seperti ini yang harus kita lanjutkan untuk kemudahan birokrasi bagi masyarakat,” ucapnya.
Pada kegiatan ini dilaksanakan serah terima jabatan dan pemberian memori dari Menkumham yang lama kepada Menkumham yang baru. Hadir pada kegiatan ini Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial serta JFU Kantor Wilayah pada kesempatan ini.
Adapun Supratman adalah politisi asal Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi Menteri Hukum dan HAM, pria kelahiran 28 September 1969 ini memiliki pengalaman sebagai seorang advokat, akademisi, dan politikus. Ia kemudian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM pada 19 Agustus 2024.
(Foto: Siti/ Nar: Alf)
