Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Muhammad Tito Andrianto membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Perlintasan Antar Negara di Perbatasan dengan Tema “Sinergi dan Kolaborasi Aparat Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Pada Kejahatan Transnasional” di Hotel Alimoer, Rabu (11/09).
Kegiatan diawali dengan Laporan Panitia oleh Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Frans Parlindungan Simarmata yang menyampaikan bahwa wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang unik dan rentan terhadap berbagai macam kejahatan transnasional, mulai dari penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, hingga terorisme.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan koordinasi yang solid antara seluruh pihak terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun Masyarakat,” ucap Frans.
Frans berharap melalui rakor ini dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, meningkatkan pemahaman bersama tentang perkembangan terbaru kejahatan transnasional dan modus operandinya, membahas strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan di wilayah perbatasan, serta mempererat hubungan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan Masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan oleh sambutan Kakanwil yang mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting dan strategis mengingat posisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang utama dalam lalu lintas antar negara.
“Di tengah tantangan global dan meningkatnya ancaman kejahatan transnasional, sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat. Kerjasama yang erat bukan hanya memperkuat upaya kita dalam memerangi kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa tindakan kita lebih efektif dan terarah,” tegas Kakanwil.
Tito menambahkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Kemenkumham dan penegak hukum lainnya harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan etika, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras yang kita tunjukkan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di wilayah perbatasan Kalimantan Barat,” harap Kakanwil.
Narasumber pada kegiatan ini adalah Dirreskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Bowo Gede Imantio, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/ Kota Desy Arisanti, Koordinator Kejati Kalbar Juliantoro Hutapea dan Pamen Ahli Bidang Hukum dan HAM Kodam XII/Tpr Kolonel INF Subar.
Rapat Koordinasi Perlintasan Antar Negara di Perbatasan diikuti secara langsung oleh Pejabat Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Kalbar, pejabat Manajerial dan Non Manajerial, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar.
