Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto dalam sambutan apel pagi di halaman Kanwil Kemenkumham Kalbar, Senin (02/12), menyampaikan untuk segera menyelesaikan segala pekerjaan karena memasuki akhir tahun.

“Saya meminta seluruh Pokja untuk menyelesaikan Tarja B12 dan berperan aktif terkait pemenuhan data dukung B12 LKE serta  meningkatkan kedisiplinan,” ucap Kakanwil.

Tito juga menyampaikan bahwa pada Kamis, 28 November 2024 telah resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan menjadi Kepala Pusat Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas segala doa, ucapan dan juga dukungan kepada saya. Dengan telah dilantiknya saya menjadi Kapus Pelatihan BPSDM, maka akan berakhir juga jabatan saya menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Semoga kedepan nya walaupun kita sudah terpisahkan menjadi 3 Kementerian, kita tetap menjalanakan tugas dan amanat dalam bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai SOP agar tercapainya tujuan organisasi. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila selama bertugas terdapat salah kata maupun perbuatan. Dan sebelum saya bertugas di tempat yang baru, untuk seluruh jajaran menyelesaikan segala administrasi yang ada,” harap Kakanwil

Kakanwil berpesan dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, setiap pengajuan rancangan produk hukum di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk diajukan harmonisasi terlebih dahulu kepada Biro Hukum dan Kerja Sama sebelum tindak lanjut tahapan penandantangan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasayarakataan.

“Maka rileks bergeraklah yang sempurna tapi dengan hati yang tenang, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, yang diuar kendali kita serahkan kepada Allah. Just Do Your Best,” tutup Kakanwil.

Landak – Sub Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Kalbar Kunjungi Lapas Kelas IIB dan Bapas Kelas II Sintang, kemudian Kanim Kelas II TPI, Rutan Kelas IIB dan Rupbasan Kelas IIB Sanggau serta Rutan Kelas IIB Landak untuk memastikan layanan Fasilitatif tetap optimal dimasa Transisi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga.

Kepala Bagian Program dan Humas, Uray Aswin Umar mengatakan bahwa kegiatan penguatan dan pendampingan kepada satuan kerja dalam lingkup instansi Kanwil Kemenkumham Kalbar tidak kendor meskipun saat ini sedang masa Transisi Kementerian.

"Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi berjalan optimal dimasa transisi, karena bagaimanapun juga Kanwil Kemenkumham Kalbar sampai saat ini masih menjadi instansi pembina untuk memastikan layanan fasilitatif dan pelayan publik tetap optimal," ujarnya Kamis (28/11).

Uray menjelaskan fokus utama dari pendampingan tugas penyusunan Tata Laksana, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Penarikan Dana (RPD) akhir tahun hingga pemantauan pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor.

"Kami melakukan pendampingan mulai dari penyusunan maklumat pelayanan hingga pemantauan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap unit kerja yang sudah harus di unggah melalui aplikasi e-SOP. Tujuannya jelas, yakni untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Uray,

Selain itu, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Iwan Pramori juga memberikan pendampingan terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). "LKjIP merupakan laporan wajib yang harus disusun oleh setiap satuan kerja. Kami ingin memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang dilaporkan akurat dan relevan," tambah Iwan.

Uray turut menegaskan pentingnya pendampingan ini salah satunya adalah penyerapan anggaran yang tepat guna sesuai dengan rencana hingga akhir tahun. "Dengan adanya perubahan kementerian maka satuan kerja mendapatkan kode nomor akun anggaran yang baru dari Kementerian Keuangan, kami pastikan seluruh satker sudah menggunakan kode satker yang baru sehingga proses pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Uray.

Dalam kunjungannya, tim Kantor Wilayah juga melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas sarana dan prasarana ke Lapas Sintang, Kanim Sanggau dan Rutan Landak yang sedang melakukan renovasi dan pembangunan gedung. "Kami ingin melihat secara langsung kondisi fasilitas yang ada. Jika ada yang perlu diperbaiki atau ditambah, maka akan segera kami usulkan," jelas Kabag Program dan Humas.

Iwan menambahkan salah satu tujuan peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa satuan kerja memiliki fasilitas yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika diperlukan, kami akan mengusulkan pembangunan gedung baru atau renovasi gedung yang sudah ada."

Kepala Rutan Sanggau Donni Isa Darmawan dan Nurwan Rudiyanto Kepala Bapas Sinntang di ruangan kerjanya masing-masing mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan. Mereka berharap dengan adanya pendampingan ini, seluruh satuan kerja dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui kegiatan penguatan dan pendampingan yang diikuti juga oleh JFT dan JFU Sub Bagian Program dan Pelaporan, Kanwil Kemenkumham Kalbar terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Alf)

Jakarta – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar Eva Gantini, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Riswandi yang juga menjabat sebagai anggota dan sekretaris MPW melakukukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada bagian Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) di kantor Ditjen AHU pada Kamis (28/11) sebagai bagian dari evaluasi dan penyusunan pedoman kerja kenotariatan untuk tahun anggaran 2024.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas MPD, MPNW, dan MKNW Kalimantan Barat, serta memberikan bahan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan dan memberikan panduan lebih baik di masa mendatang. Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut transisi kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam koordinasi tersebut, Eva Gantini dan Riswandi disambut oleh Koordinator Notariat Subdit Perdata Ditjen AHU Andi Yulia Hertaty yang juga Sekretaris MPPN, serta Direktur Perdata Ditjen AHU, Henry Sulaiman. Kedua pihak membahas laporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan notaris di Kalimantan Barat, yang hingga November 2024 telah menunjukkan hasil positif.

Eva Gantini memaparkan bahwa pengawasan oleh MPD di tingkat daerah, seperti di Kubu Raya, Sintang, Singkawang, dan Pontianak, telah berjalan maksimal. Pemeriksaan protokol notaris berlangsung sejak Agustus hingga November 2024. Selain itu, pelaksanaan pengawasan oleh MPNW juga mencatat hanya satu aduan masyarakat yang ditangani, sementara MKNW telah menerima 23 permohonan terkait notaris, yang semuanya telah ditindaklanjuti.

Direktur Perdata, Henry Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan MPD, MPNW, dan MKNW Kalimantan Barat. Ia menekankan pentingnya kontinuitas tugas oleh pejabat yang dilantik dalam posisi baru, dengan tetap menjaga komitmen terhadap tanggung jawab kenotariatan, baik secara langsung maupun melalui pelaksana tugas (Plt) ex officio.

Sebagai tindak lanjut, hasil koordinasi ini akan menjadi dasar peningkatan pengawasan, pembinaan, dan kinerja di wilayah Kalimantan Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat juga berkomitmen menggunakan masukan dari MPPN untuk terus memperbaiki pelayanan kenotariatan, khususnya dalam menghadapi tantangan tahun mendatang.

Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan penghargaan atas dedikasi dan capaian Kalimantan Barat dalam pengawasan notaris sepanjang tahun 2024. Dengan evaluasi menyeluruh ini, diharapkan para notaris dapat memberikan layanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat. Evaluasi dan koordinasi berkesinambungan akan menjadi kunci dalam memperkokoh sistem kenotariatan yang transparan dan akuntabel.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ke 53 di Halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Jumat (29/11). Dengan mengangkat tema “Korpri Untuk Indonesia” yang menggambarkan peran Korpri dalam perjalanan Bangsa Indonesia.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar Hajrianor, membacakan sambutan Presiden RI Prabowo Subianto dalam upacara Peringatan HUT Korpri. Dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI akan bertansformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI dengan tujuan utama memberkuat jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

“Saya berharap KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN dan menjadi wahana percepatan penyebaran informasi pemerintah kepada Masyarakat,” ucap Hajrianor.

Korpri merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, Korpri berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Korpri harus tetap diakomodasi dalam kedinasan sehinggan aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta professional untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan.

“ASN harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tetap setia kepada negara, siapapun pemimpinnya,” tegas Kadivmin.

Presiden RI melalui sambutan yang dibacakan oleh Inspektur Upacara meyampaikan beberapa pesan untuk menjadi pedoman seluruh ASN di Indonesia, diantaranya adalah perkuat solidaritas dan kerja sama Korpri. Jadikan Kopri simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa.

Dorong inovasi dan efisiensi, utamakan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui teknologi digital dan e-government. Perkuat integritas dan disiplin, tunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuh hukum di setiap lini pelayanan. Pastikan akses pangan sehat, bantu penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan. Dukung ketahanan energi, transisi ke energi terbarukan, kurangi impor dan tingkatkan efisiensi.

Turunkan kemiskinan, kolaborasikan program pengetasan kemiskinan dengan Kementerian terkait. Dan yang terakhir jaga netralitas dan loyalitas, ASN tetap netral dalam politik, setia kepada kepentingan rakyat dan bangsa.

Kegiatan Upacara Peringatan HUT KORPRI Ke- 53 diikuti oleh seluruh pejabat serta pegawai Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Kantor Imigrasi Pontianak.