Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan koordinasi serta penguatan Institusi Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun
Pontianak_ Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI serta diterapkannya Delapan Area Perubahan yang mana merupakan suatu langkah awal yang dapat dilaksanakan, untuk mendukung Program Perubahan tersebut adalah dengan melakukan Analisis Jabatan baik itu Jabatan Fungsional Umum maupun Jabatan Fungsional Tertentu. Hal tersebut dilakukan karena
Pontianak_Kamis 6-12-2012 bertempat di Aula Kanwi Kementerian Hukum dan HAM Kalbar dilaksanakan kegiatan Bimtek Aplikasi Pembebasan Bersyarat (PB) secara Online, kegiatan ini bekerjasama dengan Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Bimtek Aplikasi Pembebasan Bersyarat (PB) secara Online diikuti oleh 12 perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakat
Pontianak_Sebagai tindak lanjut dari penandatangan bersama MOU antara Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
Bahwa keberadaan Aparat Pengak Hukum tidak hanya saja penting namun juga harus saling Terintegrasi dalam Suatu Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Sistem tersebut, maka