Pontianak - Rabu (25/5) Dalam rangka mewujudkan budaya hukum masyarakat, pembentukan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum menjadi komponen yang penting dikarenakan didalam sebuah desa atau kelurahan sadar hukum, terdapat kelompok keluarga sadar hukum yang dengan kesadarannya sendiri untuk meningkatkan pengetahuan hukumnya dan menjadikan hukum sebagai budaya.
Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian
Sambas- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Analis Hukum dalam mendukung program analisis dan evaluasi hukum di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Tim Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan penyusunan dan pengumpulan data, mengklasifikasikan data isu aktual hukum atau permasalahan
Pontianak – Guna mempersiapkan dalam penilaian Tim Penilai Internal (TPI) untuk pengajuan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengadakan Simulasi Desk Evaluasi Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan di Aula Kanwil, Rabu (25/05).
Kepala Kantor Wilayah, Pria Wibawa, bersama dengan Kepala
Jakarta-Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi fasilitatif yang berdasarkan ORTA Kantor Wilayah, khususnya Kanwil Kemenkumham Kalbar. Kepala Bagian Program dan Humas Reformasi Birokrasi Tehnologi Informasi Uray Aswin beserta Kasubbag Program dan Pelaporan Iwan Pramori didampingi oleh JFU melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Biro
Pontianak - Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhayan yang memimpin apel rutin pegawai mengingatkan untuk segera memenuhi laporan kegiatan dan memaksimalkan penyerapan anggaran, Rabu (25/05).
“Memasuki akhir bulan Mei tahun 2022 diharapkan untuk memenuhi pelaporan semua kegiatan yang telah berjalan selama bulan Mei, hal
