Pelatihan Teknis Keimigrasian Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Yang Berkaitan Dengan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Pelatihan Teknis Keimigrasian Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Yang Berkaitan Dengan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Pontiank_dalam rangka mengatasi eskalasi ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengeliminir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga Negara dimata Hukum Internasional.

Kementerian Hukum dan HAM Kalbar melalui Divisi Imigrasi telah melaksanakan Pelatihan Teknis

Sosialisasi PerUndang- Undangan

Sosialisasi PerUndang- Undangan
" Meningkatkan Sinergitas Jalinan Kerja Sama
dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Harmonis
(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)









Pontianak_dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah, Kementerian Hukum dan HAM Kalbar melalui Bidang Hukum menyelenggarakan

Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak_dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing di Kalimantan Barat, pada hari Selasa tanggal 21-06-2012 diselelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Provinsi Kalimantan Barat. Rapat Koordinasi ini bertempat di Aula Ruang Rapat Besar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

SOSIALISASI PELAKSANAAN SIMPEG PADA KANTOR WILAYAH KEMENTEIRAN HUKUM DAN HAM KALBAR

SOSIALISASI PELAKSANAAN SIMPEG PADA KANTOR WILAYAH KEMENTEIRAN HUKUM DAN HAM KALBAR

Pontianak_ Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang membutuhkan informasi disajikan secara cepat dan akurat, untuk mencapai hal tersebut tentunya membutuhkan suatu alat, media atau sistem yang dapat mengolah data secara efektif dan efisien yang dapat menghasilkan informasi tersebut. Maka Kementerian Hukum dan HAM Kalbar melaksanakan Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama Badan Perpustakaan Kearsipan dan DokumentasiProvinsi Kalimantan Barat melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum pada tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Hotel Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat, diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari

Mobile Menu

Search Mobile