Dirjen AHU Lantik 60 PPNS

Dirjen AHU Lantik 60 PPNS

Pontianak – Sebanyak 60 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilantik oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Cahyo R. Muzhar, secara virtual dari Hotel Mercure Convention Ancol, Kamis (08/12)

Herry Hermawan, PPNS dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat turut dilantik

Pria Wibawa Mengikuti Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia Secara Virtual

Pria Wibawa Mengikuti Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia Secara Virtual

 

Pontianak - Dalam Rangka Memperingati Hari HAM se-Dunia ke-74 Setiap tanggal 10 Desember, seluruh negara di penjuru dunia termasuk Indonesia, memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai salah satu lembaga negara yang berperan memberikan perlindungan kebebasan HAM bagi setiap warga negara, Kementerian Hukum dan HAM RI turut memperingati Hari HAM Sedunia

Pendayagunaan dan Optimalisasi Aset BMN, Tingkatkan PNBP Kanwil Kemenkumham Kalbar

Pendayagunaan dan Optimalisasi Aset BMN, Tingkatkan PNBP Kanwil Kemenkumham Kalbar

Pontianak – Aset Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar harus diamankan dan dimanfaatkan dengan baik, hal ini ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Pria Wibawa saat Rapat Koordinasi Pembahasan Aset Terindikasi Idle dan pencatatan Ganda pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Rabu (07/12) bertempat di ruang Network Operation Center (NOC).

Rapat koordinasi secara

RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang

RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang

Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan

Public Hearing Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang

Public Hearing Penyusunan Naskah Akademik dan  Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang

Singkawang- Dalam rangka menindaklanjuti Kerja Sama DPRD Kota Singkawang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat untuk memfasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Kota Singkawang Tahun 2022, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), Tim Kantor Wilayah melakukan Public Hearing Penyusunan Naskah

Mobile Menu

Search Mobile