PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat menerima penghargaan Peringkat Ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Besar Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kakanwil DJP Prov. Kalbar, Imik Eko Putro kepada
Pontianak, Legalisasi Apostille merupakan Layanan Legalisasi Online Dokumen dari Indonesia yang dapat diakui untuk dipergunakan di Luar Negeri baik oleh masyarakat Indonesia maupun Warga negara Asing yang tergabung dalam konvensi Apostille.
Layanan Legalisasi Apostille sudah dapat di akses oleh publik sejak tanggal 4 Juni 2022 sejalan dengan ketentuan Pasal
PONTIANAK – Bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kabupaten Melawi tentang Penyelenggaraan Pelabuhan, Angkutan Sungai dan Penyeberangan pada Kamis (20/10).
Rapat dibuka
PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga menjadikan wilayah Kalimantan Barat sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang dan barang sehingga sangat rentan dan potensial dengan kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab.
Kegiatan pada wilayah
Pontianak,Direktorat Bimkemas Dirjen Pemasyarakatan menyelanggarakan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia dan Rapat Pembahasan Naskah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Griya Abhipraya. Acara tersebut di laksanakan di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat, Acara tersebut di buka langsung Oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan Ham Harniati Sebagai PLH Kepala Kantor Wilayah.
