Pontianak - Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak menghadiri acara pembekalan untuk program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Desa Sadar Hukum (DSH) sebagai bagian dari inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Acara ini diadakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada hari Jumat (05/04)..
Dalam kegiatan ini, para peserta didik mendapat wawasan dari berbagai narasumber, termasuk JFT Penyuluh Hukum serta dosen pendamping dari Fakultas Hukum UPB. Rini Setiawati, seorang ahli madya dalam bidang hukum, membuka acara tersebut sebelum dilanjutkan oleh dosen pendamping Yenny, AS, yang menjelaskan jadwal, program, dan teknis pelaksanaan KKNT DSH.
Selain itu, peserta juga mendapat pemahaman mendalam mengenai Desa Sadar Hukum dari Tri Novianti Wulandari, seorang JFT Penyuluh Hukum Muda dari Kanwil Kemenkumham Kalbar. Tri Novianti menjelaskan bahwa Desa Sadar Hukum merupakan predikat yang diberikan kepada desa atau kelurahan yang telah aktif dalam pembinaan secara swakarsa dan swadaya, serta memenuhi kriteria tertentu. Hal ini diyakini memiliki urgensi besar dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada bagian berikutnya, Sri Ayu Septinawati, seorang Penyuluh Hukum Madya, memberikan panduan teknis pengisian kuesioner dan pentingnya pengumpulan data yang mendukung pembentukan Desa Sadar Hukum. Septinawati menjelaskan bahwa kuesioner ini mencakup empat dimensi penting, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan akses demokrasi serta regulasi.
Acara pembekalan ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam membentuk Desa Sadar Hukum. Kegiatan ini tidak hanya berlangsung satu hari, namun akan dilanjutkan selama tiga hari terhitung mulai dari tanggal 3 hingga 5 April 2024. Rencananya, program ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan antara Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, dengan target implementasi di beberapa desa di Kabupaten Landak pada tahun 2024.
