Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat menggelar kegiatan Pembekalan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Sadar Hukum KKNT DSH Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Rabu (03/04/2024)
Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto, didamping, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Keimigrasian Arief Munandar dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini mengapresiasi terselenggaranya kegiatan MBKM KKNT DSH ini sebagai wujud konkrit sinergisitas antara Kanwil Kemenkumham Kalbar dengan Universitas Panca Bhakti dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta mewujudkan tertib hukum masyarakat yang diimplementasikan didalam pembentukan Desa Sadar Hukum di Propinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutan nya Tito mengatakan “Salah satu program Pembinaan Hukum Nasional terkait pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, maka Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak turut andil dalam mengandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat guna mendorong program pembentukan dan pembinaan desa / kelurahan sadar hukum di propinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik "Desa Sadar Hukum" (MBKM KKNT – DSH) Tahun 2024”. Ujar Tito
Tito Juga Mengatakan “Kegiatan kerjasama ini merupakan program lanjutan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dengan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak yang untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 di Kabupaten Kubu Raya dan tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Sambas, yang mana hasilnya sangat nyata terlihat didalam percepatan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum”.
Sebelum kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat Plt Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Temmy Hastian, SH.MH memberikan kata pengantar yang mengatakan “kegiatan MBKM KKNT DSH ini merupakan kegiatan tahun ketiga yang terselenggara baik dan dapat memberikan kontribusi nyata didalam terbentuknya Desa Sadar Hukum. Hal ini dinilai merupakan kegiatan yang harus terus dilaksanakan mengingat UPB khususnya Fakultas Hukum memiliki tanggung jawab dan kewajiban didalam menumbuhkembangkan kesadaran dan tertib hukum Masyarakat yang salah satu bekerjasama didalam kegiatan pembentukan Desa Sadar Hukum yang inline dengan tri dharma perguruan tinggi”. Ujar Temmy Hastian.
Hal senada juga di sampaikan Kepala Kantor Wilayah yang sangat mengharapkan agar kolaborasi nyata antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dengan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dapat terus berlangsung dan bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka membentuk desa/kelurahan yang sadar akan hukum. Dari 2.148 jumlah Desa/Kelurahan yang ada saat ini baru terbentuk sebanyak 227 Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah mendapatkan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan. Ini menunjukan prosentase yang masih sedikit ± 10.56 % dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, kegiatan ini dipandang sebagai terobosan dan Langkah percepatan didalam program pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum.
Selanjutnya kegiatan Pembekalan MBKM KKNT DSH diisi oleh para JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar sebagai pemangku tugas didalam pembentukan Desa Sadar Hukum. Dengan materi pembekalan hari pertama disampaikan oleh Rini Setiawati dan Sri Ayu Septinawati selaku JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya yang meberikan pembekalan terkait Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa Sadar Hukum sebagai gambaran awal bagi mahasiswa didalam memahami konsep dan tujuan dibentuknya Desa Sadar Hukum, kegiatan ini diaksanakan selama tiga hari dari 3 April hingga 5 April 2024.
Dokumentasi:
