Pontianak, KPPN Pontianak selaku kuasa bendahara umum Negara di daerah yang memiliki tugas kewenangan perbendagaraan dan bendahara umum, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara, kembali melaksanakan penyerahan DIPA petikan tahun 2023 Kamis, 15 Desember 2022.
Kegiatan penyerahan DIPA dilaksanakan secara langsung dengan mengundang langsung 30 perwakilan Satker K/L. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sendiri di wakili oleh Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto dan di damping oleh Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN Hendri Budi Iskanto. Selain itu, Sebagai wujud komitmen bersama untuk pemberian layanan bersih, bebas dari korupsi dilaksanakan juga penandatanganan komitmen anti korupsi serta penyerahan penghargaan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker yang memilki nilai kinerja pengelolaan keuangan baik di tahun 2022
Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Prov Kalbar, bapak Imik eko Putro yang menyampaikan isu-isu terkini terkait kebijakan fiskal pemerintah tahun 2023 dengan tema Optimis dan Tetap Waspada". Beliau menyampaikan secara garis besar proporsi alokasi belanja Satker K/L dan dana TKDD pada lingkup nasional, regional Kalbar serta wilayah bayar KPPN Pontianak. Total alokasi anggaran tahun 2023 untuk wilayah Kalbar sebesar Rp 91,81 T, dengan rincian 510 DIPA Satker K/L sebesar 10,26T serta Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 15 Pemda sebesar 21,55 T
Selanjutnya kepala KPPN Pontianak, Nurul Hidayatulloh dalam sambutannya menguraikan bahwa pada tahun 2023 KPPN akan melayani 243 satker pada 4 wilayah Kab/Kota yaitu: Prov Kalbar, Kota Pontianak, Kab Kubu raya dan Kab Mempawah dengan alokasi belanja sebesar 7,2 T serta alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa sebesar 1,89 T. Besarnya alokasi belanja tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah pusat sangat concem untuk mendukung pembangunan ekonomi didaerah
Serta percepatan pemulihan ekonomi nasional tahun 2023, Selanjutnya, dalam kesempatan tesebut disampaikan juga beberapa kebijakan strategis ditahun 2023, antara lain:
1. Keberlanjutan Seluruh Proses Layanan DJPb Secara online menggunakan Sakti.
2. Akselerasi transaksi belanja Non-Tunai
3. Kewajiban Standarisasi sertifikasi pejabat perbendaharaan.
4. Dukungan UMKM dan Kewajiban Belanja/Pengguanaan Produk dalam negeri.
5. Komitmen keberlanjutan Penggunaan Zona Integritas
Sebagai wujud apresiasi dan penghargaan, pada sesi akhir acara di laksanakan penyerahan piagam penghargaan kepada 16 satker dengan kinerja memuaskan di triwulan ke III tahun 2023.
Kanwil Kemenkumham kalbar Menerima Penghargaan sebagai Terbaik Kedua Dalam pelaporan Keuangan Periode Triwulan ke III mata anggaran (408830) dukungan manajemen di bawah Sekertariat Jendral Kemenkumham RI, Selain itu LPKA Sungai Raya Sebagai UPT di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Kalbar juga menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik Satu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Periode Triwulan ke III. Kegiatan penyerahan DIPA tahun 2023 ini di harapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektoral dan koordinasi yang lebih intensif. (Narasi/Foto : FauziRA)
