Pontianak - Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar Dwi Harnanto, didampingi Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Hendri Budi Iskanto menggelar Bimbingan Teknis Pengisian Realisasi Produk Dalam Negeri guna menindaklanjuti Laporan dari Kepala Biro Pengelolaan BMN terkait realisasi komitmen PDN yang menurun dari 72% menjadi 66,61% yang dilaksanan di Aula Kanwil, Senin (28/11).
Peserta pada kegiatan kali ini adalah Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kanwil Kemenkumham Kalbar, PPK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan PPK Satuan Kerja Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat baik secara langsung maupun virtual. Hal yang ditindaklanjuti adalah dengan memerintahkan PPK untuk segera mencatatkan hasil pengadaan baik yang dilakukan secara tender, non tender, pencatatan non tender, swakelola, dan pengadaan dalam keadaan darurat pada aplikasi LPSE, kemudian segera menyelesaikan paket pengadaan secara e-purchasing sampai dengan penilaian kinerja penyedia, dan paket non tender yang dilaksanakan secara transaksional yang telah dicatatkan pada aplikasi LPSE tidak dicatatkan kembali kedalam menu pencatatan non tender, sehingga tidak ada potensi pencatatan paket dengan kode RUP yang sama
Acara kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengisian secara teknis yang dipandu oleh JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kanwil Kemenkumham Kalbar Windy Claudia yang diawali dengan menyiapkan data dukung dan informasi berupa :
1. Kuitansi / Bukti Pembelian
2. Nama Penyedia
3. NPWP Penyedia
4. Email Penyedia
5. Alamat Penyedia
Kemudian dilanjutkan dengan melengkapi dan mengisi data realisasi produk dalam negeri sesuai data dan informasi tersebut, hingga status pada pencatatan non tender menjadi "Selesai" atau "Paket Sedang Berjalan".
