Pontianak - Dalam rangka audit tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM atas pemberian bantuan hukum, tim audit dari Inspektorat Wilayah I melakukan pemeriksaan pemberi bantuan hukum yakni lembaga kajian, konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (LKKBH FH-UPB) Pontianak.
Pemeriksaan dilakukan dengan mewawancara secara langsung pengurus LKKBH FH-UPB Pontianak serta menyesuaikan data serta dokumen pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LKKBH FH-UPB Pontianak.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kinerja LKKBH FH-UPB Pontianak dan profesionalisme Lembaga Bantuan Hukum tersebut dalam melaksanakan program pemberian bantuan hukum untuk masyarakat / orang miskin serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat / orang tepat sasaran sesuai dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum (LBH/OBH) yang dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM periode 2022 – 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum serta penerima bantuan hukum yang bertempat sesuai alamat domisili yang mendapatkan pendampingan hukum oleh LKKBH FH-UPB Pontianak.
Tim Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menyusun laporan hasil pemeriksaan terhadap penerima dan pemberi bantuan hukum di wilayah Kalimantan Barat untuk dijadikan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di wilayah Kalimantan Barat.
Pelaksana pada kegiatan ini adalah Ketua Tim Rini Yuniasi, Pengendali Teknis Tiarma Rosa Sinaga, dan para JFU Pengelola Bantuan Hukum.
