Pontianak - Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan TI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Eka Jaka Riswantara, beserta tim melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta melihat kesiapan kegiatan layanan kunjungan tatap muka di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak, Senin (11/07). Tim Monev Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan monev sesuai instrumen yang telah dibuat oleh tim monev, antara lain :
- memeriksa kesiapan Kegiatan Layanan Kunjungan Tatap Muka;
- bidang SDP : memeriksa inputan SDP, memeriksa administrasi, dan memeriksa buku-buku register;
- bidang Keamanan : memeriksa inputan SDP Keamanan, mengecek sarana prasarana, dan mengecek senajata api;
- bidang Pelayanan Tahanan : memeriksa berkas mutasi tahanan, memeriksa berkas overstaying, memeriksa berkas pembinaan kemandirian WBP, memastikan konsolidasi SDP setiap hari;
- bidang Kesehatan dan Perawatan : memeriksa ketersediaan obat-obatan untuk WBP, memeriksa buku registrasi kesehatan, dan memeriksa inputan SDP Publik.
Dari hasil monitoring dan evaluasi di LPP Pontianak terdapat beberapa temuan untuk dijadikan perhatian dan perbaikan, antara lain belum tersedianya ruang tunggu pendaftaran layanan kunjungan tatap muka, sehingga pengunjung harus berdiri mengantri dan berpanas-panasan dikarenakan ruang tunggu pendaftaran tidak ada atap/kanopi, printer diruang pendaftaran dalam kondisi tidak berfungsi sehingga tidak bisa mencetak kartu antrian, terdapat ruangan untuk mengganti alas kaki namun tidak disediakan kursi atau alat bantu sehingga pengunjung yang berusia lanjut mengalami kesulitan untuk mengganti alas kaki, ruang kunjungan tatap muka masih belum memadai, tidak disediakan alas duduk untuk para pengunjung dan WBP, fitur lalu lintas portir di LPP Pontianak belum diinput secara maksimal, inputan NIK di SDP LPP Pontianak belum dilakukan secara menyeluruh dikarenakan banyak WBP yang tidak memiliki KTP, dan tidak terdapat ruang sidang online yang memadai.
Atas temuan ini Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI meminta untuk segera diperbaiki sehingga layanan kunjungan tatap muka dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lebih optimal.
