Pontianak-Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Tato Juliadin Hidayawan membuka kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Wilayah Kota Pontianak, Selasa (21/06/2022).
Rapat ini diikuti anggota yang terdiri dari unsur Kantor Imigrasi, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara Daerah, Komando Distrik Militer, Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut dan Pangkalan Udara Angkatan Udara.
Tato dalam sambutannya menyampaikan Kalbar khususnya Kota Pontianak sudah tidak relevan lagi jika hanya berfokus pada permasalahan Warga Negara Asing (WNA) saja, namun kita perlu memperkuat juga pengawasan terhadap perlintasan Warga Negara Indonesia (WNI) serta Pekerja Migran Ilegal (PMI) non prosedural yang berpotensi terjadi kejahatan transnasional saat ini banyak melibatkan WNI dan memanfaatkan jalur-jalur perlintasan illegal.
Ia menekankan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama saat ini ialah masih adanya perlintasan ilegal di wilayah perbatasan yang mana pelintas ilegal bukan hanya penduduk lokal perbatasan namun juga penduduk dari luar daerah. Perlintasan ilegal ini mengarah pada kegiatan penyelundupan manusia/people smugling dan juga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
“Kehadiran TIMPORA ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mengawal dan menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan negara. Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan dilapangan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga, serta aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan,” ujarnya sesaat sebelum membuka kegiatan. (Foto/Narasi: Divim/IqbaS)
Dokumentasi:
