Pontianak-Bertempat dilantai dua ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Pria Wibawa selaku Kepala Kantor Wilayah pimpin rapat koordinasi internal Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Kalbar. Dalam pertemuan ini Pria didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Harniati, Jumat (13/05/2022).
Rapat membahas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar. Dalam Pengarahannya Pria Wibawa menyampaikan 3 (tiga) program untuk membawa Kalbar semakin lebih baik, yaitu Peranan Aktif Sinergitas, Corporate University dan Kolektif. Apabila dalam melakukan pemediaan terhadap laporan harus diketahui oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, optimalisasi Permanfaatan Media/berita Negatif harus diberitakan dengan narasi yang baik. Melakukan langkah percepatan penyerapan anggaran, pemetaan inventarisasi permasalahan berikut penyelesaian. Pria juga meminta kepada jajarannya untuk melaksanakan Apel rutin yang digelar setiap hari Senin. Serta secara berkelanjutan melaksanakan briefing, coffee morning dan secara aktif melaporkan situasi terkini terkait perkembangan penyebaran Covid- 19. Ia menegaskan agar ASN di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid 19 dan virus baru lainnya yang akan berkembang nantinya. Jaga kesehatan pribadi keluarga dan lingkungan menjadi penutup arahan mantan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Dirjen Imigrasi ini.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pengarahan Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto yang pembahahasan meliputi penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Lebih lanjut Dwi juga meminta agar setiap operator mengupload data dukung dan laporan pemantauan belanja barang. Rapat ditutup dengan perkenalan diri Kepala UPT kepada Kakanwil Kalbar Pria Wibawa yang membawahi 27 Unit Pelaksanaan Teknis, 19 Pemasyarakatan 8 Keimigrasian di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar. (Foto/Narasi:Yulizar)
