Ketapang – Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Dwi Harnanto, melanjutkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bagian Program dan Hubungan Masyarakat di Kabupaten Ketapang dengan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang, Selasa (26/04).
Bertempat di ruang Aula Lapas Ketapang, turut hadir Kepala Bagian Program dan Humas, Uray Aswin Umar, Kepala Lapas Kelas IIB Ketapang, Ali Imran, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Catur Adi Putra, JFT Pranata Komputer Pertama, serta pejabat dan pegawai Lapas Kelas IIB Ketapang.
Ali Imran membuka kegiatan dengan memaparkan profil dan kondisi dari Lapas Ketapang, mulai dari kondisi bangunan dan sarana prasarana, hingga jumlah penghuni Lapas. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada koordinasi dengan Bupati Ketapang terkait usulan relokasi Lapas Kelas IIB Ketapang. “Terkait usulan relokasi, kami sudah berkoordinasi dengan Bupati dan beliau mendukung. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan audiensi bersama Bupati. Namun, sejauh ini masih berupa rencana jangka panjang karena Pemerintah Daerah juga masih mencari lokasi yang cocok”, ujar Ali.
Kegiatan dilanjutkan dengan arahan oleh Kadivmin. Dalam arahannya, Dwi mengajak para pejabat dan pegawai agar tidak patah semangat dan pesimis dengan kondisi yang ada saat ini. “Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari sarpras maupun sumber daya manusia, teman-teman harus tetap semangat. Jangan pesimis dan jangan kendor”, ajaknya.
Dwi juga menekankan pentingnya rasa saling memiliki. “Rasa memiliki ini adalah tentang bagaimana kita peduli terhadap kontribusi dan tanggung jawab kita untuk memajukan organisasi”, ucap Dwi.
Terkait program dan pelaporan, Dwi mengatakan bahwa selain kemampuan teknis, pegawai juga harus tahu kemampuan administrasi. “Karena Lapas Ketapang juga memangku program dukungan manajemen, maka teman-teman juga harus tahu tentang administrasi. Misalnya, bagaimana sih cara mengelola uang dengan baik, bagaimana pertanggungjawaban yang sesuai prosedur dan aturan” ujar Dwi.
“Teman-teman jangan pernah bosan untuk mengusulkan sarpras ke Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN), begitu pula dengan revitalisasi bangunan. Yang terpenting syarat data dukungnya lengkap”, tambah Dwi terkait usulan sarpras dan revitalisasi bangunan ke RKBMN.
Sementara itu, terkait Reformasi Birokrasi, khususnya sumber daya manusia (SDM), Dwi mengatakan akan membuat skema pola mutasi yang adil sehingga tidak ada lagi pegawai yang pindah dengan membayar sejumlah uang.
“Lalu berkaitan dengan pembangunan zona integritas, data dukungnya harus dilengkapi. Mulai dari manajemen perubahan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik”, jelas Dwi. Dwi kemudian menjelaskan tentang survey IPK-IKM dan survey integritas pegawai yang harus selalu diisi setiap bulannya. Ia juga menjelaskan pentingnya Manajemen Risiko untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang
Menutup kegiatan, Dwi berpesan agar para pegawai tetap menjaga kekompakan dan kesehatan. “Jaga kekompakan dan jaga kesehatan. InsyaAllah pandemi ini akan segera berakhir dan menjadi endemi. Bagi pegawai yang belum dibooster agar disegerakan vaksin boosternya”, tutup Dwi. Usai arahan, Dwi langsung turun untuk memantau kondisi Lapas Kelas IIB Ketapang, dengan didampingi Kalapas Ketapang, Kakanim Ketapang, Kabag Program dan Humas, serta beberapa pejabat dan pegawai Lapas Ketapang. (Nar: TEP / Foto: Humas Lapas Ketapang)
Dok :
