Ketapang – Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Dwi Harnanto, melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Pelaporan serta Kehumasan, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang, Senin (25/04).
Didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Uray Aswin Umar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang, Catur Adi Putra, beberapa pejabat dan staf Kanim Ketapang, serta JFT Pranata Komputer, Kadivmin langsung meninjau kondisi Kanim Ketapang.
Usai meninjau keadaan Kanim Ketapang, Dwi memberikan penguatan terkait reformasi birokrasi kepada para pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang. “Tugas Kantor Wilayah adalah sebagai pembina kepada satuan kerja di bawahnya. Salah satu bentuk pembinaan ini ialah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk pengendalian Kantor Wilayah terhadap kualitas kinerja satker”, tutur Dwi.
Dalam arahannya, Dwi juga menilai bahwa Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang sudah layak untuk meraih status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Setelah saya melihat-lihat tadi, lingkungan kantor yang bersih, ruang tunggu dan ruang pelayanan yang tertata dengan baik, adanya taman bermain anak, ruang laktasi, pojok baca, serta fasilitas untuk disabilitas, lansia, orang sakit dan ibu hamil, saya rasa Kanim Ketapang ini sudah layak meraih WBK. Namun mungkin kurang beruntung saja karena tidak terpilih dalam sampling”, ujarnya terkait status pembangunan Zona Integritas Kanim Ketapang.
Dwi juga menambahkan agar satker-satker tidak hanya berfokus pada status WBK, namun benar-benar melakukan perubahan mindset dan culture set dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Perubahan mindset dan culture set harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini berkaitan pada area Manajemen Perubahan, area pertama yang penting sebagai fondasi reformasi birokrasi”, ucap Dwi
Dwi melanjutkan penguatannya dengan menjelaskan keterkaitan antar area-area perubahan lainnya yang tak bisa saling berdiri sendiri. Sementara itu, terkait teknologi informasi, Ia juga mengingatkan untuk tidak lupa menyebarkan survey Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) kepada para pengguna layanan dan mendorong para pegawai untuk mengisi survey integritas pegawai.
Arahan dan penguatan kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Uray Aswin Umar. Terkait kehumasan dan teknologi informasi, Uray menyampaikan agar mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan berita. “Teman-teman humas agar tak lupa untuk sering-sering membagikan atau membuat berita-berita positif untuk mengkonter berita-berita negatif. Berita-berita juga sebaiknya dibuat sesegera mungkin agar tidak basi”, pinta Uray.
“Selain itu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, khususnya pengelola aplikasi seperti SMART, TARJA, E-MONEV, E-PERFORMANCE, Survey IPK-IKM dan aplikasi lainnya agar memonitor dan mengisi datanya secara tepat waktu“, tambah Uray.
Terkait program dan pelaporan, Uray mengatakan bahwa Tahun 2022 Kantor Wilayah akan fokus pada revitalisasi gedung serta sarana dan prasarana kantor. “Di Tahun 2022 ini kita fokus untuk mendorong revitalisasi gedung dan pembangunan sarana dan prasarana kantor. Misalnya Kanim Ketapang mau bangun sarpras di lahan belakang Kanim, sampaikan saja, nanti akan kami evaluasi dan tindak lanjuti”, jelas Uray.
“Sementara itu terkait anggaran, saya menghimbau agar satker melakukan optimalisasi pada belanja modal dalam rangka efektifitas penyerapan anggaran”, pungkasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di akhir kegiatan, Kadivmin berpesan untuk selalu menjaga kebersamaan. “Tolong dijaga kebersamaan yang sudah dibangun, lebih baik lagi apabila bisa ditingkatkan. Jangan sampai ada konflik yang tidak perlu. Terus jaga kekompakan, jaga integritas, dan jaga nama baik organisasi”, tutup Dwi. (Nar: TEP/ Foto: Humas Kanim Ketapang)
Dok :
