Pontianak - Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas yang dijalankan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
Seperti halnya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan pendampingan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada tahun 2021 telah diusulkan untuk peningkatan kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
Kegiatan Pendampingan tersebut digelar antara Kanwil Kemenkumham Kalbar yang diwakili oleh Tim Sub Bagian Program dan Pelaporan dengan Tim Direktorat Jenderal Imigrasi dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Rangka Verifikasi Data Usulan Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang, Selasa (5/04/2022).
Bukan tanpa sebab, hal tersebut didasari dengan alasan bahwa Kabupaten Ketapang merupakan salah satu tujuan investasi terbesar di Kalimantan Barat baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun untuk Penanaman Modal Asing (PMA), hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang berada di wilayah Ketapang. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka akan terbuka lebar peningkatan lalu lintas, keberadaan orang asing baik yang datang dalam rangka kegiatan bisnis, investor maupun sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA).
Kedatangan diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang beserta jajaran, dibuka dengan pertunjukkan yel-yel dan dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan materi paparan evaluasi kenaikan kelas Kantor Imigras Kelas III Non TPI Ketapang.
Catur Adi Putra selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang menambahkan bahwa di Kayong Utara juga terdapat tujuan pariwisata cagar alam laut yang juga memiliki sumber daya laut yang berpotensi tinggi, serta industri bauksit yang hasil olahan nya menghasilkan alumunium kualitas tinggi untuk bahan pembuatan pesawat terbang. Pada sektor domestik terdapat potensi adanya beberapa perusahaan sawit dan produsen sarang burung walet di Kayong Utara.
Menanggapi paparan yang disampaikan, Tim dari Kelembagaan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Tim Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI mendapatkan urgensi kenaikan kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang yakni, peningkatan volume beban kerja pelayanan WNA dan DPRI berdampak pada kinerja Kantor Imigrasi, jumlah penerimaan PNBP yang dihasilkan dapat disejajarkan dengan Kantor Imigrasi Kelas II dan Ketersediaan gedung dan lahan kantor yang representatif serta dukungan dari stakeholder terkait.
Pada pelaksanaannya kegiatan verifikasi data usulan berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa data penilaian peningkatan klasifikasi yang yang harus segera diperbaiki pada usulan guna meningkatkan persetujuan usulan kenaikan kelas yang akan disampaikan ke KemenPAN-RB. (Foto: Sub Bagian Program dan Perencanaan/ Nar: Alfian)
Dokumentasi:
