Sanggau – Rabu (30/3) Bila sebelumnya dilaksanakan untuk Satuan Kerja (satker) Kota Singkawang dan sekitarnya, Kegiatan Analisa Kebutuhan Anggaran serta Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2023, kali ini dilaksanakan bagi Satker Wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya.
Tampak turut hadir dalam pembukaan kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Grand Narita Sanggau, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Albert S. Fenat beserta jajaran serta Pejabat Penanggungjawab serta Operator RKA-K/L dari Satker wilayah Sanggau dan sekitarnya.
Kepala Bagian Program dan Humas Uray Aswin Umar dalam laporannya sekaligus membuka menyampaikan bahwa kegiatan ini sejatinya dilaksanakan pada awal tahun, namun terkendala oleh beberapa kegiatan serta pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia sehingga terpaksa diundur melihat situasi dan kondisi yang ada.
Kepala Subbag Penyusunan Program Iwan Pramori selaku narasumber menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan Analisa Kebutuhan baik anggaran maupun sarpras ini adalah untuk menghitung alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan lebih memfokuskan terhadap pilihan kebijakan yang diprioritaskan.
“Dengan mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara berbasis kinerja dan meminimalisasi revisi anggaran guna percepatan penyerapan, perlu dilakukan analisis kebutuhan. Sehingga diharapkan skala kebutuhan akan terlihat jelas”, ungkapnya lebih lanjut.
Iwan mengharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini, para peserta akan lebih berkompetensi dan mampu memahami penyusunan dokumen beserta langkah-langkah penyusunannya, sehingga sesuai kebijakan perencanaan Kementerian Hukum dan HAM serta kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku.
Seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya, pada hari pertama pelaksanaannya tanggal 30 Maret 2022 akan dibahas mengenai kebutuhan anggaran satker baik untuk Kantor Wilayah maupun UPT, dan kemudian pada hari berikutnya tanggal 31 Maret 2022 akan dibahas mengenai kebutuhan sarpras dengan metode supervisi, reviu dan diskusi antara peserta dengan narasumber dari Sub Bagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar. (nar/ft : eth_)
Dokumentasi :
