Pontianak - Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Pramella Y. Pasaribu, para Kepala Divisi, pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kepala UPT Pemasyarakatan se- Kalbar dan se-Kota Pontianak, mengikuti Upacara Hari Dharma Karyadhika 2020 secara virtual melalui zoom yang digelar di Graha Pengayoman, Selasa (27/10).
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto, dalam laporan mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2020 dengan tema “Revolusi Digital” dengan logo burung Merpati yang melambangkan sikap tidak pernah ingkar janji, pembawa pesan damai, loyalitas tinggi, memiliki kemampuan navigasi yang tinggi, suka bekerja sama, dan tidak memiliki kantung empedu atau diidentikkan dengan kemampuan memaafkan dan tepa selira. Tema HDKD tahun ini merupakan gambaran semangat Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan revolusi digital pelayan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Diharapkan dengan semangat ini, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan lompatan besar dalam hal digitalisasi pelayanan publiknya. Dan hal ini harus didukung SDM yang memiliki loyalitas yang tinggi serta pembawa damai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif, mampu bersinergi dengan para stake holder, dan memiliki kebesaran hati dalam menghadapi perbedaan pendapat, dan yang paling penting tidak mengingkari janjinya sebagai Aparatur Sipil Negara yang siap memberikan pelayanan yang terbaik.
Kegiatan upacara juga dirangkaikan dengan acara syukuran HDKD yang sebagai awal pelaksanaan revolusi digital pelayaan publik Kumham, akan dilaunching aplikasi E-Visa dan SIP-Kumham oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya mengatakan bahwa tema Hari Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 adalah “Layanan Publik Digital Kementerian Hukum dan HAM, Menuju Indonesia Maju.” Semangat yang dibangun bersama adalah melakukan revolusi digital dalam administrasi pelayanan publik. Hal ini sudah dimulai sejak tahun 2016 dengan pencanangan Birokrasi Digital. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM ingin melakukan lompatan yang lebih besar agar seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM 5berjalan secara digital, sehingga pelayanan akan semakin cepat, mudah, dan transparan.
Penerapan layanan visa elektronik ini diharapkan dapat membawa pesan positif pada dunia luar, bahwa Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi. Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi atau penanaman modal asing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan juga akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi sudah berakhir.
Aplikasi SIP-Kumham merupakan database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligenceyang memadukan teknologi Crawlingdan Machine Learningdari kurang lebih 80 Media onlinedan media sosialTwitter dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan realtime.
Menkumham juga menyerahkan penghargaan kepada 22 individu dan 20 lembaga/instansi yang memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta menyerahkan penghargaan kepada 12 ASN Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki prestasi dan kinerja yang membanggakan serta memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan organisasi.
