Pontianak - Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan Desk Evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB untuk memaparkan upaya dan hasil pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalbar secara virtual menggunakan zoom meeting, Kamis (22/10).
Saviana Ariani dan Arif Tri Hariyanto, Tim Penilai Nasional dari KemenPANRB menjadi tim penilai Kelas F dimana Kanwil Kemenkumham Kalbar berada dan Neni Ayuni, Tim Penilai Internal dari Kemenkumham RI, yang bertugas sebagai pendamping Kanwil Kemenkumham Kalbar. Desk Evaluasi dilaksanakan selama 60 menit dengan pembagian waktu 20 menit pemaparan dan diskusi/tanya jawab selama 40 menit.
Paparan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Pramella Y. Pasaribu, selaku Penanggung Jawab, dengan didampingi seluruh anggota Tim Pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Kalbar. Paparan yang disampaikan adalah sasaran dalam setiap Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas yang meliputi :
1. Manajemen Perubahan
a) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja
b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
c) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap
perubahan
2. Penataan Tatalaksana
a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen
pemerintahan di unit kerja
b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di unit kerja
c) Meningkatnya kinerja di unit kerja
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM
b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
c) Meningkatnya disiplin SDM
d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM
e) Meningkatnya profesionalisme SDM
4. Akuntabilitas
a) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
b) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
5. Pengawasan
a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
c) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
6. Pelayanan Publik
a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah
dijangkau
b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada
instansi pemerintah
c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
Didalam paparan juga dipaparkan identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan yaitu : Penempatan Pejabat Struktural, Penerimaan CASN, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemindahan bandar narkoba ke Nusakambangan.
Enam inovasi pada sektor pelayanan, kinerja, dan penguatan integritas untuk mencegah KKN yang disampaikan Kakanwil adalah : Strategic Information System (SIS), Web Launcher Android, E-Pimon, Portal Data Keimigrasian, SiKofid, dan SiAmora.
Kakanwil juga menjelaskan dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM yang telah disediakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam mendukung ZI WBK/WBBM, antara lain kursi difabel, parkir khusus untuk disabilitas, jalur landai untuk disabilitas, tempat bermain anak dan ruang laktasi, penunjuk arah, tanda masuk dan keluar gedung kantor, duta layanan, SOP pelayanan, informasi ruang pimpinan, ruang pelayanan publik, QR code survei IPK IKM, absensi online, dan website serta media sosial Kanwil.
Tanya jawab oleh TPN dijawab secara bergantian oleh Koordinator tiap bidang Area Perubahan. Desk Evaluasi ditutup oleh penampilan yel-yel Kanwil Kemenkumham Kalbar.
