Pontianak - Pandemic Covid-19 telah berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Hal tersebut dirasakan pula pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Maka dari tu, hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara daring, untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Pramella Y. Pasaribu, didampingi Kadiv Administrasi, Anggiat Ferdinan, Kadivim, I Nyoman Gede Surya Mataram, Kadivyankumham, Toman Pasaribu dan Kabid Pembinaan Bimbingan Komunikasi dan Informasi, Eka Jaka Riswantara, mengikuti arahan Yasonna dari Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan saat ini realisasi anggaran Kemenkumham per 22 Juli 2020 telah mencapai 44,32 persen.
"Penyerapan belanja pegawai 51,88 persen, belanja barang 39,41 persen, dan belanja modal 14,59 persen," ujar Bambang.
Bambang mengatakan rendahnya realisasi belanja modal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. "Pada belanja modal dengan sumber dana PNBP, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, perolehan PNBP di Kemenkumham khususnya Ditjen Imigrasi mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga target tidak tercapai," ujar Bambang. "Hal ini menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan tertunda karena dana yang bersumber dari PNBP belum tersedia," tambahnya.
Kemudian pada belanja modal dengan sumber dana Rupiah Murni dikarenakan pandemi Covid-19, proses lelang baru selesai dilaksanakan pada triwulan II. "Pada triwulan III dan IV diperkirakan realisasi meningkat signifikan seiring selesainya pekerjaan dan pembayaran tagihan atas pekerjaan tersebut," ucap Bambang.
Terakhir, kata Bambang, pada akhir tahun anggaran 2020 diharapkan realisasi belanja modal dapat mencapai minimum 90% dari anggaran yang telah dialokasikan.
Sementara itu Yasonna menegaskan kepada jajarannya untuk tetap berkinerja ditengah pandemic covid-19 ini.
"Kita harus tetap aktif dan produktif berkinerja, manfaatkan dan kedepankan teknologi informasi sebagai alat kerja kita ditengah pandemi ini," kata Yasonna pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham TA 2020.
Yasonna berharap percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan mampu menyerap anggaran secara cepat, tepat, efisien, dan akuntabel.
Berikutnya, Yasonna berpesan agar seluruh jajaran memprioritaskan pencairan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada masyarakat secara luas.
"Misalnya pemberian bantuan hukum, pembayaran bahan makanan narapidana, dan sebagainya," kata Yasonna di Graha Pengayoman.
"Lakukan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel, optimalkan pemanfaatan pelelangan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)," kata Yasonna. "Dan ingat, jangan coba-coba bermain-main dengan proses pengadaan barang dan jasa! Laksanakan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Dokumentasi :
