Pontianak – Sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada entitas Kemenkumham TA. 2019, maka pada Kamis (23/07), dilaksanakan kegiatan penyampaian LHK BPK melalui teleconference. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Pramella Yunidar Pasaribu, mengikuti kegiatan ini dari ruang rapatnya dengan didampingi Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, serta Kepala Bagian Umum, Ismanto Kurniawan. Ikut hadir dalam kegiatan ini, para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kota Pontianak, serta Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Penyerahan LHK BPK ini dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK R.I., Dr. Hendra Susanto, ST, M.Eng, MH, CfrA, CSFA, kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Dalam kegiatan ini, Pimpinan Pemeriksa Keuangan ini mengapresiasi kinerja Kemenkumham yang berhasil mempertahankan predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2016, hingga tahun 2019.
Namun lantaran opini ini bukan merupakan jaminan atas keberhasilan pada tahun mendatang. Maka, Menteri Hukum dan HAM, meminta kepada seluruh jajarannya agar berkomitmen penuh dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara secara jelas, akurat, dan akuntabel. Hal ini sebagai bentuk upaya terhadap peningkatan riil Kemenkumham, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. (Humas Crew)
