Pontianak-Mengambil tempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, Selasa (21/7/2020).
Kegiatan yang mengangkat tema ”Aksesibilitas Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi” ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Pramella Y. Pasaribu, KadivPAS, Suprobowati, KadivYankumHAM, Toman Pasaribu dan Kabid HAM, Muh. As’ad.
Dalam sambutannya dihadapan peserta yang terdiri dari perwakilan satuan kerja pemasyarakatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pramella mengatakan Proses pemasyarakatan dapat dirtikan sebagi suatu proses narapidana/anak didik masuk ke Lapas sampai kembali ketengah-tengah masyarakat.
Dalam rangka memberikan pelayanan hak-hak WBP yang dapat diakses oleh WBP itu sendiri maupun keluarganya, maka dilakukan melalui system yang dikembangkan dengan menggunakan Teknologi Informasi.
Lebih lanjut Pramella menambahkan bahwa aktualisasi penggunaan teknologi informasi di bidang teknis pemasyarakatan saat ini dapat dilihat pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
SDP adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data WBP yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Ditjen Pemasyarakatan.
“Walaupun secara implementasi system tersebut masih mengalami kendala sehingga kebermanfaatan dari aplikasi tersebut belum dapat terakses WBP maupun keluarganya, oleh sebab itu dilaksanakanlah penelitian ini dan hasilnya kita sosialisasikan pada hari ini,” tutup Kakanwil sesaat secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI, Eka Jaka Riswantara dan Peneltiti Ahli Madya Balitbang Hukum dan HAMm Nevey Varida Ariani yang menyampaikan materi secara virtual. (Humas)
Dokumentasi :
