Pontianak – Selasa (30/06/2020) Memasuki hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2020 dengan tema “TATANAN NORMAL BARU KUMHAM PASTI PRODUKTIF” yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pramella Yunidar Pasaribu beserta para Kepala Divisi memaparkan hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dihadapan enam orang evaluator dari unsur Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus dan Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat.
Dalam Rakor kali ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dievaluasi oleh evaluator dari Kelompok I yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, (Ambeg Paramarta) selaku Pemandu Evaluasi, Direktur Jenderal Imigrasi (Jhoni Ginting), Inspektur Jenderal (Andap Budi Revianto), Staf Khusus (Fajar B.S Lase), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Tholib), Sekretaris Ditjen PAS (Ibnu Chuldun) serta Direktur Teknologi Informasi Ditjen Kekayaan Intelektual (Sucipto).
Dalam paparannya, Pramella menyampaikan hasil capaian target kinerja dan perjanjian kinerja, inovasi-inovasi yang telah dibuat serta upaya-paya pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui refocusing anggaran yang telah direalisasikan selama semester I tahun 2020 ini.
“Berdasarkan hasil data dukung yang telah di upload oleh Subbag Program dan Pelaporan pada laman kinerja.kemenkumham.go.id per 29 Juni 2020, capaian target kinerja B06 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat telah mencapai 100%. Dari hasil penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang dikaitkan dengan e-performance dengan capaian kinerja, terdapat kenaikan yang signifikan dengan pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan situasi pandemi Covid-19, diantaranya dengan terlaksanakan konsolidasi internal berupa penguatan SDM, tindak lanjut temuan Itjen, penguatan SPIP dan kegiatan monev ke satker baik sebelum maupun dalam masa pandemi Covid-19”, papar Pramella dihadapan para evaluator.
Lebih lanjut Pramella menyampaikan pelaksanaan kegiatan penguatan koordinasi baik ke jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat maupun jajaran eselon I Unit Pusat, penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diharapkan dapat mendorong Reformasi Birokrasi, serta sosialisasi dan publikasi melalui penyebarluasan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan menggandeng dan membangun jaringan dengan media setempat.
Untuk inovasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat diantaranya dengan menciptakan dan mengembangkan Strategic Information System (SIS) yang dikembangkan untuk mengumpulkan data-data pelayanan dari setiap divisi dalam satu sistem dan memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pimpinan dalam mengambil keputusan atau kebijakan, Web Launcher yang dikembangkan untuk memberi kemudahan masyarakat mengakses website Kanwil Kemenkumham Kalbar yang dapat diunduh di Google Playstore, e-Pimon (Elektronik Presensi Monitoring) Absensi Realtime untuk kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat wilayah yang dapat memberikan hasil berupa rekap kehadiran sesuai dengan sesi yang ada dalam acara sehingga dapat memudahkan dalam monitoring kehadiran peserta, Portal Data Keimigrasian untuk mempermudah akses data-data terkait keimigrasian di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang datanya bersumber dari UPT Imigrasi serta, serta Radio Live Streaming (SiCOVID) sebagai sarana Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di era keterbukaan informasi publik dan Pandemi Covid sebagai tindak lanjut mengedukasi masyarakat serta respon positif terhadap Kementerian Hukum dan HAM didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dan para Divisi.
Terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pramella menyampaikan bahwa telah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran, melaksanakan Rapid Test terhadap seluruh pegawai, pelaksanaan protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor, pembagian suplemen kepada para pegawai serta bakti sosial berupa pembagian sembako kepada yang terdampak Covid-19 di Kota Pontianak.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan serta sesi tanya jawab, para evaluator memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk komitmen dan optimisme dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semester II nanti. (eth_)
DOKUMENTASI :
