Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Artikel

Pencarian Data

1 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

Pontianak – Dalam rangkaian memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2019, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum  yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Selasa (29/10).

Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman PS, dengan peserta dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Borneo dan dihadiri pula oleh Ketua PPSW Borneo, Reny Hidjazi.

“Dalam rangka pemberian layanan hukum kepada masyarakat, kita laksanakan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum terpadu tentang keimigrasian, pemasyarakatan dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia”, ujar Toman dalam sambutannya.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Penyuluh Hukum, Badarudin ini menghadirkan narasumber dari Bidang Pemasyarakatan, Kasubbid Pembinaan, TI dan Kerjasama, Florentinus, memberikan materi tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Dari Bidang Keimigrasian, Kasi Intaltuskim Kanim Pontianak, Adinda Pramudhite memberikan materi tentang cara-cara pembuatan paspor, persyaratan ke luar negeri dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, serta dari Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Penyuluh Hukum Tri Novianti Wulandari memberikan materi tentang pelayanan komunikasi masyarakat mengenai penyampaian adanya dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat dan Penyuluh Hukum Dini Ardianti menyampaikan materi tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Selain penyampaian materi oleh para narasumber, dalam kegiatan tersebut turut dibuka layanan Konsultasi Hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Disaat hari yang sama Kanwil Kemenkumham Kalbar Melalui Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum juga menggelar Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan Perundang-undangan terkait perempuan dan perlindungan anak pada Desa Sungai Raya. (nar/ft : eth_)

DOKUMENTASI:

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

2 Penyuluhan Hukum HDKD 2019

WhatsApp Image 2019 10 29 at 18.37.07

WhatsApp Image 2019 10 29 at 18.37.07