Pontianak_Kepemimpinan, Pengalaman, Pendidikan dan Pelatihan, Budaya Kerja serta Sistem Kerja merupakan fatktor yang dominan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tanggung Jawab yang diberikan oleh Pimpinan. Kinerja dan prestasi memiliki korelasi yang signifikan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain prestasi merupakan sebuah Aoutcomes dari fungsi kerja selama periode tertentu.
Pencapaian terhadap serangkaian Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas agar Pembangunan Sumber Daya dapat efisien dan efektif haruslah sesuai dengan sasaran dari implementasi RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 – 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, Senin (15/04/2013) dilaksanakan Rapat Koordinasi Jajaran Kantor Wilayah yang dilaksanakan bertempat di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. RAKOR ini di ikuti oleh Kadiv Administrasi, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Keimigrasian, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Pejabat Struktural Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
Kabag Penyusunan Program dan Laporan Bapak H. Faisol Ali, SH, MH, selaku Ketua Panitia Rapat Koordinasi Wilayah Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menyampaikan dasar hukum pelaksanaan Rakor ini mengacu pada Inpres No. 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Permenkumham No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005, Permenkumham No. M. HH-HN.05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Permenkumham No. 14 Tahun 2013. Disamping itu, beliau juga menyampaikan tujuan dilaksanakan Rapat ini dalam rangka menyamakan Visi, Misi dan persepsi, meningkatkan kinerja, bersama-sama memecahkan berbagau permasalahan, serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan suatu pemahaman dan acuan dalam pelaksanaan tugas kedepan. Disamping itu, beliau juga berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dengan agenda membahas Permasalahan yang ada di Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dapat diambil solusi dan penyelasaian yang didapat dari Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan guna mewujudkan Pelaksanaan Tugas yang lebih baik seiring dengan Gaung Reformasi Birokrasi.
Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Bapak Budi Santoso Rachman, SH, MH. Dalam sambutan pembukaan yang dibacakan, beliau menjelaskan bahwa dengan diselenggrakannya Rapat ini sebagai wahana untuk mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2013, lebih khusus lagi bahwa Rapat Koordinasi tahun 2013 ini diharapkan mampu merumuskan secara rinci kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang tertib, lancar dan akuntabel dengan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan Merumuskan Kebijakan Implementasi E-Government pada Tataran Operasional di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat. Lebih lanjut Kakanwil menekankan dan perlu di pedomani ialah harus selalu telaahi dan cermati kembali DIPA 2013 dan kebijakan Pemotongan Anggaran, jangan mengorbankan target Prioritas dan lakukan percepatan penyerapan Anggaran, tak kalah pentinganya beliau juga mengingatkan harus menghindari kesalahan pelaksanaan anggaran dan semua temuan Itjen, BPK harus segera dituntaskan.(narasi dan ft humas_kanwil)
