Pemerintah telah mngeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tujuannya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu jika akan berurusan dengan hukum, Hal ini tertuang dalam hasil kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Pemkab Sekadau melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Sekadau, saat menggelar Sosialisasi Perundang-Undangan Nomor 16
Pontianak_ Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010, serta mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri, memperluas lapangan kerja dan pengembangan industry, meningkatkan peran serta usaha kecil dan serta menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk
Pontianak_selasa tanggal 28 Maret 2012 Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalbar Bapak Drs. Juliasman Purba M.Si membuka Pendidikan dan Pelatiham Prajabatan Golongan II bertempat di Hotel Dangau Pontianak yang dihadiri oleh pejabat struktural Kanwil dan Pejabat Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya Plt Kepala
Pontianak_Kepala Divisi Administrasi Bapak Drs. Juliasman Purba M.Si selaku Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 melantik sebanyak 7 orang Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V, di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.
Pontianak-, Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Menyelenggarakan Kegiatan Validasi Data Belanja Pegawai yang dilaksanakan selama 2 hari yakni dari tanggal 7-02-2012 s/d 8-02-2012 dan bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.
