Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Rapat Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Wilayah. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menganalisis kebijakan HAM melalui Diseminasi Pedoman Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah, diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM RI. Acara ini diadakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Salah satu tujuannya adalah untuk mendiseminasikan Pedoman Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024. Rabu (08/05/2024).
Rapat dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto beserta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM BSK Hukum dan HAM Sri Yuliani didampingi Kepala Bidang HAM Kristiana Meinalita Samosir, Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Amin Salasa dan Analis Kebijakan Ahli Pertama, Destry Indra Wibawa, JFT, JFU Kanwil Kumham Kalbar.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto dalam sambutannya mengatakan ‘’ Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil analisis Kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perlu dilakukan diseminasi kepada pemangku kepentingan agar hasil analisis kebijakan yang telah dilaksanakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau data dukung dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan perundang-undangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah’’. Ujar Tito.
’’Dalam pelaksanaan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, yang salah satunya melakukan desiminasi hasil analisis kebijakan’’. Lanjut Tito.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM BSK Hukum dan HAM Sri Yuliani juga membeikan arahan dan dilanjutkan Kegiatan Rapat Analisis Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah dirangkai dengan pemaparan dari Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Amin Salasa dan Analis Kebijakan Ahli Pertama, Destry Indra Wibawa. (Foto/Narasi:Yulizar)
Dokumentasi:
