Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto membuka secara resmi Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sambas tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas di ruang rapat Kakanwil, Rabu (08/05).
Turut hadir Asisten 3 Administrasi Umum Setda Kabupaten Sambas Eko Susanto, Inspektur Kabupaten Sambas H. Budiman, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Perwakilan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Tito menyampaikan di Indonesia, seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah diharuskan menerapkan sistem pengendalian internal untuk pencapaian tujuan organisasi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis pemerintah daerah maupun kegiatan utama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
“Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah,” ungkap Kakanwil.
Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian negara/daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.
“Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Bupati Sambas mengenai Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan beberapa penyesuaian materi muatan Raperkada ini dengan ketentuan diatasnya,” tutup Kakanwil.
