Pontianak – Reformasi birokrasi adalah proses pembenahan tata kelola dan pembinaan kelembagaan nasional, dengan birokrasi pemerintahan yang profesional. Demi meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar capacity building untuk memupuk kembali nilai-nilai Reformasi Birokrasi dengan mengusung tema ”Ayo Bangkit Bersama” di Hotel Dangau Pontianak, Sabtu (25/06/22).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Pria Wibawa sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa kegiatan ini perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
“Birokrasi idealnya mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat bukan sebaliknya dilayani oleh masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani setiap tugas sehari-hari,” tutur Pria Wibawa.
Kakanwil berharap setelah mengikuti kegiatan ini para Pegawai dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.
“Dengan SDM yang berkualitas dapat mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang bersih dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kinerja yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif), dan bekerja secara MANTAP (Maju, Aktif, Nyata, Terampil, Amanah, dan Produktif),” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Tekonologi Informasi Zulzaeni Mansyur selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya nyata untuk meningkatkan percepatan nilai-nilai reformasi biroktasi.
“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menginternalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Diskusi Panel Pimpinan Tinggi Tekankan Berbagai Perubahan
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang disampaikan oleh Para Pimpinan Tinggi. Pemaparan diawali oleh Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto yang menjelaskan berbagai solusi terhadap kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam pembangunan Zona Integritas.
Dwi menyampaikan solusi yang dapat dilakukan adalah mulai dari upaya pemenuhan data dukung dengan rapat rutin, rencana pembangunan ruangan layanan terpadu hingga konsistensi implementasi inovasi berupa aplikasi. Dirinya juga menekankan untuk terus menimbulkan rasa peduli dan rasa memiliki terhadap lingkungan.
Selanjutnya Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Divisi Keimigrasian pada sesi diskusi berkesempatan menjelaskan 8 area peruabahan yang telah dilakukan pada Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar yang utama adalah menanamkan pola pikir (Mind-set) dan budaya kerja (Culture-set) di Jajaran Keimigrasian. Kemudian pada area penataan SDM dengan melakukan pengusulan untuk pengisian Jabatan Struktural yang kosong dan diisi dengan pejabat yang sudah dipilih berdasarkan sistem yang berbasis kompetensi dan transparan.
Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Harniati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang menitik beratkan kepada hal-hal penting yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah diantaranya, internalisasi, tata Kelola dokumen, pimpinan sebagai role model, hingga penekanan bahwa inovasi tidak harus selalu berbasis IT namun yang esensial adalah memberikan kemudahan dan kepuasan masyarakat.
Harniati juga menjelaskan bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seperti melakukan pendekatan dengan hospitality untuk kepuasan publik, sistem pelayanan online, peningkatan jasa hukum hingga penataan SOP dalam tugas dan fungsi dan yang paling penting adalah mampu meberikan kepastian hukum.
Terakhir Ika Yusanti, Kepala Divisi Pemasyarakatan mengingatkan kembali bahwa tujuan pembangunan zona integritas adalah Pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain memberikan kiat-kiat menuju zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Ika juga mengatakan kembali Core Value Berakhlak dan Bangga Melayani Bangsa dimulai dengan memberikan pelayanan antar sesame pegawai. Dirinya meyakini dengan semangat melayani tersebut niscaya pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai publiknya masing-masing.
Setelah sesi pemaparan berakhir, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian hadiah kepada para penanya pada diskusi panel. (Foto/Narasi: Alfian)
