Pontianak – Guna mempersiapkan dalam penilaian Tim Penilai Internal (TPI) untuk pengajuan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengadakan Simulasi Desk Evaluasi Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan di Aula Kanwil, Rabu (25/05).
Kepala Kantor Wilayah, Pria Wibawa, bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ika Yusanti, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Tato Juliadin, bertindak sebagai evaluator.
Empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Kota Pontianak, yaitu Rutan Pontianak, LPKA Sungai Raya, Kanim Pontianak, dan Rudenim Pontianak, melakukan simulasi secara langsung di Aula Kanwil, sedangkan tiga UPT yaitu Kanim Ketapang, Kanim Sanggau dan Kanim Sambas melakukan simulasi secara virtual.
Ketujuh UPT menampilkan kesiapannya mulai dari yel-yel, jingle, video profil serta paparan pembangunan Zona Integritas (ZI) Satker masing-masing yang merupakan penilaian dalam WBK.
Pria Wibawa mengatakan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini untuk melihat persiapan dan kesiapan dari UPT yang diusulkan menuju WBK dan menjadikan momen untuk mengoreksi dan memperbaiki agar saat evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) bahkan Tim Penilai Nasional (TPN) dapat lolos dan mendapatkan predikat WBK.
Secara umum Kepala Divisi Pemasyarakatan menyatakan agar setiap UPT untuk memperhatikan waktu dalam penyampaian, karena setiap UPT hanya diberi waktu 20 menit. Ika berharap agar UPT tidak terlalu jauh melampaui batas waktu karena bisa mengurangi penilaian. Perhatikan juga isi paparan, tonjolkan inovasi unggulan serta kegunaan inovasi tersebut untuk menunjang pelayanan publik. Karena dasar untuk mengetahui kepuasan masyarakat berdasarkan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM), Ika berharap agar tiap Satker membuat grafik peningkatan IKM perbulan untuk dimasukkan kedalam paparan.
Kepala Divisi Administarsi juga berpesan untuk memperbaiki paparan agar jelas informasi yang ingin disampaikan. Dwi mengatakn untuk menjelaskan pengelolaan akuntabilitas serta apa saja implementasi benturan kepentingan yang dimaksud dalam paparan tiap UPT.
Pria Wibawa berharap dengan diadakannya kegiatan ini, ketujuh UPT mendapatkan gambaran bagaimana dalam menghadapi penilaian dari TPI nantinya. Selain itu masukan dan evaluasi yang sudah disampaikan agar dapat menyempurnakan paparan dihadapan TPI. (ft/nar:rzh)
