Pontianak - Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Hendri Budi Iskanto, didampingi Penyusun Laporan Keuangan dan BMN mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 10 Kementerian /Lembaga Pagu Besar di Aula Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (13/01). kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Kalimantan Barat, Imik Eko Putro, dan dihadiri oleh mitra strategis Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili K/L masing-masing yang memiliki pagu besar.
Pada kegiatan ini mereviu realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2021, khususnya penyerapan anggaran dan kualitasnya yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan anggaran dan strategi yang akan dilakukan pada Tahun 2022. Imik menyampaikan bahwa seluruh dana APBN secara nasional yang disalurkan pada tahun 2022 turun dibanding tahun 2021. Pada tahun 2021 rata-rata capaian realisasi dari 11 K/L pagu besar sebesar 96,31% yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95%.
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebagai salah satu pemilik pagu besar telah mencapai realisasi pelaksanaan anggaran sebesar 87,46% pada Tahun Anggaran 2021. Pada tren realisasi triwulan 1 hingga triwulan 4 Tahun 2019-2021 berdasarkan target yang ditetapkan secara nasional, yaitu 15% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan II, 60% untuk triwulan III dan 90% untuk triwulan IV, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat secara konsisten telah melebihi target yang telah ditetapkan dari triwulan I hingga triwulan IV.
Kepala Kanwil DJPB juga mengatakan dalam pelaksanaan anggaran bukan hanya dilihat dari besarnya dan cepatnya penyerapan tetapi juga dilihat kualitasnya. Beliau berharap dapat bersama-sama menjamin kualitas pelaksanaan anggaran tetap akuntabel, dan salah satu hal yang penting tersebut adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dari 36 satker di Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat , 5 satker dengan nilai IKPA <90%, 14 satker dengan nilai IKPA antara 90-95%, dan 17 satker dengan nilai IKPA 95% dengan rata-rata sebesar 93,62%.,Satker dengan IKPA tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yaitu pada Rumah Tahanan Negara Sambas dengan nilai sebesar 99,45%.
Berdasarkan Surat Kepala Kanwil DJPB Prov Kalimantan Barat Nomor S-6/WPB.17/2022 Hal Penetapan Target Realisasi dan Capaian IKPA untuk seluruh satker K/L lingkup wilayah kerja Kanwil DJPB Prov. Kalimantan Barat TA 2022 ditetapkan target realisasi dan Capaian IKPA TA 2022 sebagai berikut:
1. Target realisasi minimal:
- 18,00 % pada triwulan I
- 45,00 % pada triwulan II
- 70,00 % pada triwulan III
- 97,00 % pada triwulan IV
2. Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA)untuk satker Kementerian/Lembaga Lingkup Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan per triwulan sebesar minimal 97,00 %.
Adapun target penyerapan anggaran untuk Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang memiliki pagu sebesar Rp. 245.155.522.00,00 yg telah ditetapkan oleh DJPB sbb:
Triwulan I Rp 44.127.993.960,00
Triwulan II Rp 110.319.984.900,00
Triwulan III Rp 171.608.865.400,00
Triwulan IV Rp 237.800.856.340,00
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan komitmen oleh masing-masing perwakilan Kementerian /Lembaga pagu besar, dan untuk Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat diwakilkan oleh Kasubag Pengelolan Keuangan dan BMN.
Tindak lanjut dari hasil kegiatan tersebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat akan segera membuat perencanaan pelaksanaan anggaran guna mencapai target yang telah ditetapkan serta berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang semakin baik, semakin cepat, berkualitas dan akuntabel. (nar:Rzh)
