KUBU RAYA – Dalam rangka penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Fery Monang Sihite kunjungi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pontianak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan pengarahan kepada para pejabat dan pegawai di UPT tersebut pada Rabu (5/5).
Saat mengunjungi Rudenim Pontianak, Kakanwil yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan dan Kepala Divisi Keimigrasian, Pamuji Raharja, diterima oleh Karudenim, Agus Suharto dan disambut dengan yel-yel WBK yang dibawakan oleh pegawai Rudenim Pontianak.
Setelah itu, Karudenim mengajak rombongan Kakanwil untuk berkeliling melihat kondisi Rudenim Pontianak yang hingga saat ini masih berdiri diatas lahan milik Pemprov Kalbar dengan status pinjam pakai. Agus Suharto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sudah banyak perubahan dan pembenahan yang dilakukan oleh Rudenim Pontianak guna perbaikan layanan baik bagi Deteni maupun bagi pengunjung serta pegawai di Rudenim itu sendiri.
Membuka kegiatan, Agus Suharto menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Kakanwil ke Rudenim Pontianak. “Ini merupakan suatu penyemangat serta kebanggaan bagi kami dengan berkunjungnya Bapak Kakanwil ke Rudenim Pontianak untuk memberikan penguatan dan arahan yang bisa kami laksanakan guna perbaikan dan persiapan Rudenim Pontianak dalam pembangunan zona integritas,” ungkap Agus.
Mengawali sambutannya, Fery Monang Sihite mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk bisa mengawasi diri sendiri. “Pakta integritas yang nyata dan sesungguhnya adalah komitmen kita dengan Allah SWT. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga diberikan kekuatan iman dan kesempatan hingga menggapai hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri,” ujar Fery.
Fery juga menyampaikan bahwa WBK itu dibangun atas komitmen dalam diri sendiri. Esensi dari WBK hanya ada dua yaitu perubahan pola pikir (mindset) dan perubahan budaya kerja (culture set).
“Kalau sudah sepaket, sudah saling komitmen dan satu kesatuan baru dinyatakan dengan pakta integritas. Enam area perubahan itu dibuat secara bertahap. Jadi tidak mungkin ada peningkatan kualitas pelayanan jika tidak ada akuntabilitas kinerja. Tidak mungkin ada akuntabilitas kinerja jika tidak ada pengawasan. Pengawasan tidak dapat terjadi jika SDM nya tidak berubah. Penataan manajemen SDM tidak akan terjadi jika penataan tata laksananya tidak bagus dari SOP dan regulasinya. Penataan tata laksana ini tidak bakal terjadi jika tidak berkomitmen untuk melakukan perubahan pada area manajemen perubahan. Jadi proses mewujudkan keseluruhan area perubahan perlu secara bertahap. Karena esensi dari WBK bukan hanya sekedar perbaikan sarana dan prasarana atau berlomba-lomba membaguskan fasilitas yang ada,” ujar Kakanwil Kemenkumham Kalbar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Imigrasi.
Setelah sambutan dari Kakanwil, dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi. Dalam paparannya, Anggiat menjelaskan apa saja hal-hal yang harus dilakukan dan menjadi perhatian dalam pembangunan zona integritas, diantaranya komitmen, internalisasi, rencana PZI, layanan dan fasilitas.
Setelah itu, Kepala Divisi Keimigrasian juga menyampaikan paparannya mengenai hal-hal yang perlu dilakukan perubahan di Rudenim Pontianak guna peningkatan kualitas layanan serta persiapan Rudenim Pontianak menuju WBK.
Setelah penyampaian paparan dari kedua Kepala Divisi tersebut, kegiatan ditutup dan diakhiri dengan foto bersama. (nar/ft/red : kontributor Rudenim/eth)
DOKUMENTASI :
