Jakarta - Jumat (27/11) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Toman Pasaribu, didampingi JFU Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Yustika Irianita F, melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH di Pusat Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum (Pusdokinjar) BPHN. Kadiv Yankumham diterima oleh: Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum, Yasmon, dan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan, Reinal Saputra.
Selain melakukan koordinasi ke Pusdokinjar, Tim Pelaksana juga melaksanakan Koordinasi Bantuan Hukum ke Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dan diterima oleh Kepala Bidang Pembudayaan Hukum, Gunawan, beserta Kepala Sub Bidang Program Bantuan Hukum, Masan Nurpian.
Kegiatan koordinasi dan konsultasi JDIH ke Pusat ini dilakukan dalam rangka penguatan JDIH Kanwil Kemenkumham Kalbar serta optimalisasi anggota JDIH di Kalimantan Barat khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota yang berperan penting dalam pendokumentasian Peraturan Daerah maupun yang telah diterbitkan serta penyebarluasan dokumen hukum sebagai bagian dari keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat.
Keberadaan website JDIH bagi Pemerintah Kabupaten/Kota juga merupakan suatu keharusan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Keberadaan website JDIH juga diperlukan sebagai bahan penilaian Reformasi Birokrasi. Penguatan keberadaan JDIH ini tertera pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Indikator 15 : Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Indikator 33 : Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh Kanwil untuk membantu percepatan integrasi anggota JDIH di Kalimantan Barat adalah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pusat JDIH di Daerah untuk mendorong dan membantu kerja sama dengan Dinas Kementerian dan Informatika untuk dapat memfasilitasi proses integrasi. Kanwil Kemenkumham Kalbar diharapakan untuk bisa mengunggah produk hukum Kanwil baik berupa Naskah Akademik maupun Hasil Penelitian Hukum sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab. (ft/nar:Yustika Irianita F)
