Pontianak – Selasa (20/10) Dalam rangka persiapan menghadapi Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan dipusatkan di ruang rapat Soepomo lantai 7 gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rakor ini diikuti secara virtual oleh Tim Pokja WBK/WBBM seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia, Sekretaris Badan/Direktorat, Inspektur Wilayah, Direktur Izin Tinggal, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian serta seluruh Unit Pelaksana Teknis yang sebelumnya telah diusulkan berpredikat WBK/WBBM. Tampak hadir dari ruang rapat Soepomo, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto beserta seluruh staf ahli Menteri, Kapusdatin dan para Kepala Biro.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Pramella Yunidar Pasaribu didampingi oleh para Tim Pokja WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Kalbar mengikuti Rakor ini dari ruang rapat Kakanwil (NOC/SIS).
Dalam paparannya, Bambang Rantam mengingatkan kepada para tim Pokja akan pentingnya penerapan nilai budaya PASTI, bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa nilai budaya PASTI sudah dapat kita tanamkan dan diterapkan dalam 6 area perubahan yang akan dinilai oleh TPN KemenPAN-RB nanti. Begitu juga dengan tata laksana dengan membuat standar, apakah sudah menjadi bagian dari sistem yang harus kita sepakati dan dilaksanakan dengan baik.
“Dari 6 area perubahan ini, bagaimana perubahan yang terjadi di lapangan, apa yang dipresentasikan para satker dan dikuasai oleh pokja nanti akan dilihat oleh TPN, apakah konsisten. Hal ini akan menentukan tingkat kelolosan satker-satker yang diusulkan, untuk itu makanya Bapak dan Ibu akan dikuatkan oleh teman-teman staf ahli tentang apa-apa yang harus dilakukan”, tegas Bambang.
“Mungkin ada hal-hal yang kurang maksimal, tapi kita bicara soal bagaiamana membangun yang baik itu pasti perlu proses, tidak sekonyong-konyong akan menjadi sempurna”, tandasnya kembali.
Setelah rapat koordinasi dibuka oleh Bambang Rantam, selanjutnya para staf ahli menteri memberikan paparan penguatan dimulai dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Min Usihen yang mengingatkan kembali pesan dari Menkumham tentang meningkatkan pemahaman akan pembangunan Zona Integritas pada seluruh Kakanwil dan Ka. UPT yang mengikuti jalannya teleconference saat ini, karena besok akan dievaluasi tentang apa yang telah dilakukan terkait dengan 6 area perubahan, 27 indikator dengan semua bukti-bukti yang akan disampaikan kepada TPN KemenPAN-RB nanti.
Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Y. Ambeg Paramarta dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Desk Evaluasi ini merupakan satu tahapan dari evaluasi yang sebelumnya dilakukan terhadap komponen hasil. Jadi yang lolos hingga Desk Evaluasi ini adalah satker-satker yang memenuhi syarat menurut evaluasi dari Menpan melalui survey-survey baik terkait survey kepuasan masyarakat maupun survey indeks persepsi korupsi.
“Desk Evaluasi ini lebih kepada evaluasi terhadap komponen pengungkit, capaian dari proses yang tercantum didalam LKE”, ujarnya.
Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan serta Staf Ahli Bidang Ekonomi, Razilu turut memberikan paparan penguatan yang diharapkan mampu memberikan petunjuk serta arahan-arahan kepada para Satker yang akan melalui Desk Evaluasi nanti. (eth_)
Dokumentasi :
